Sikap Ini Jadi Benang Merah Pertemuan Demokrat dan PKS

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyambut baik adanya silaturahmi antara dua partai tersebut. Dalam pertemuan PKS dan Demokrat sepakat mendorong pemerintah agar penanganan Covid-19 berjalan baik.

"Mudah-mudahan ini akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk kiranya juga bisa melakukan penanganan ke depan lebih baik sehingga insya Allah akan segera wabah Covid-19 ini segera turun dan terselesaikan," tuturnya.

Selain tiga isu di atas PKS juga menyoroti persoalan penegakan hukum di Indonesia. Syaikhu berharap penegakan hukum berpihak kepada kebenaran.

Baca Juga: Sowan ke AHY, Ucapan Presiden PKS Keras: RI Negara Hukum, Bukan Negara Kekuasaan!

"Bukan berpihak kepada kekuasaan sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran hukum itu tentu harus mendapatkan perlakuan yang adil," ungkapnya.

Sekretaris Jenderal DPP PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, menegaskan pertemuan antara AHY dan Ahmad Syaikhu tidak membahas wacana koalisi partai Islam. "Tidak ada pembahasan koalisi partai islam," kata Aboe.

Aboe menegaskan pertemuan tersebut dibingkai dalam bentuk dialog yang membahas kondisi bangsa, terkait penanganan pandemi Covid-19, kesejahteraan rakyat indonesia hingga persoalan ekonomi dan mengecam sikap-sikap radikalisme, terorisme dan separatisme.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra jika wacana koalisi partai islam tidak disinggung dalam pertemuan dua pimpinan partai itu. "Tidak ada spesifikasi itu tentang itu," ujarnya.

Terkait wacana koalisi partai islam, PKS telah melakukan pertemuan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan Partai Bulan Bintang (PBB) di bawah komando Yusril Ihza Mahendra juga mendukung wacana tersebut. Sebelumnya Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie mengatakan wacana koalisi partai Islam dapat membawa semangat nilai-nilai universal dalam Islam.

"Bisa saja partai politik di luar parpol Islam diajak kerjasama dalam urusan mendesain kebijakan publik yang mendorong keadilan, persamaan dan kemanusiaan," kata Tholabi.