Jokowi Gabung Kemenristek ke Kemendikbud, Pengamat: Gawat!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Fadhil Hasan, Ekonom Senior, memandang bahwa penggabungan Kementerian Ristek membahayakan masa depan agenda riset dan pengembangan (research and development) Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia seolah tidak lagi peduli dan konsen terhadap riset dan pembangunan baik sisi kelembagaan maupun penganggaran.

Dia mengatakan, penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi tersebut tidak sejalan dengan program yang dicanangkan Presiden Jokowi, yaitu pemerintah mendukung manusia Indonesia unggul yang adaptif dengan teknologi dalam upaya transformasi ekonomi menuju ekonomi berbasis ilmu pengetahuan (knowledge based economy).

Baca Juga: Kemenristek Hilang, Pengamat Sayangkan Sikap Jokowi: Sungguh Tidak Tepat

"Penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud menunjukkan dukungan pemerintah terhadap riset dan penelitian akan ala kadarnya, alias tidak serius dan tidak fokus," ujar Fadhil Hasan saat zoominari Kebijakan Publik Narasi Institute.

Ditambah lagi, lanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki ruang lingkup yang terlalu luas mulai dari pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas, dan perguruan tinggi serta pendidikan nonformal, vokasional, dan kebudayaan sehingga tidak akan fokus mengembangkan riset dan teknologi nasional.

Fadhil menegaskan, ketiadaan kementerian riset akan mengurangi politik anggaran pemerintah soal riset dan teknologi.

"Anggaran riset dan teknologi yang saat ini sangat rendah akan makin tertekan dengan hilangnya Kementerian Ristek. Ini gawat kalau negara sebesar Indonesia harus mengalami kemunduran di bidang R&D karena berubahnya komitmen dan perhatian pemerintah," ujar Fadhil Hasan.

Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik, juga mengingatkan bahwa Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang levelnya di bawah kementerian pastinya membutuhkan waktu untuk learning curve kelembagaan.

"BRIN diyakini tidak akan bekerja cepat dan optimal. BRIN akan disibukkan dengan SOP dan pengaturan internal organisasi barunya. Sementara, outcome riset dan penelitiannya tidak optimal," ujar Hidayat yang juga merupakan Direktur Eksekutif Narasi Institute.