Pemerintah Bayangan Myanmar Sambut Baik Negara-negara ASEAN, Ini Alasan Utamanya

Sebagian besar poin yang ditawarkan Indonesia tersebut disetujui menjadi konsensus pertemuan, akhir pekan lalu. Satu yang terbilang krusial namun tak diakomodasi adalah permintaan Jokowi agar para tahanan politik sejak kudeta militer bergulir dibebaskan.

Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat Myanmar. "Pernyataan (ASEAN) tidak mencerminkan keinginan warga (Myanmar) mana pun. Terutama, untuk membebaskan narapidana dan tahanan untuk bertanggung jawab atas nyawa yang meninggal untuk menghormati hasil pemilihan dan memulihkan pemerintahan sipil yang demokratis," tulis Nang Thit Lwin dalam komentarnya di media domestik Myanmar tentang kesepakatan ASEAN.

Sejumlah aktivis juga mengecam anjuran agar "kedua belah pihak" menahan diri. "Gampang saja ASEAN dan PBB bilang jangan bertempur dan bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah. Tapi, itu tak mencerminkan keadaan di lapangan," kata Khin Sandar dari Komite Kolaborasi Pembangkangan Umum yang menjanjikan akan melanjutkan unjuk rasa.

Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, mengatakan, masih harus dilihat seberapa efektif keterlibatan blok ASEAN menyelesaikan krisis Myanmar nantinya.

"Hasil KTT ASEAN akan terlihat di Myanmar, bukan (dalam) dokumen,” cicit Andrews pada Minggu. "Apakah pembunuhan akan berhenti? Akankah teror lingkungan berakhir? Akankah ribuan orang yang diculik dibebaskan? Akankah impunitas tetap ada?" ia melanjutkan.

Andrews menambahkan bahwa dia sangat ingin bekerja dengan utusan khusus ASEAN. Sejak awal kudeta, junta telah membenarkan perebutan kekuasaannya sebagai alat untuk melindungi demokrasi dengan tuduhan kecurangan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi secara telak.