Ribut-Ribut Soal Pendanaan Pipa Gas Cirebon-Semarang, Ferdinand Hutahaean Beraksi..

Ribut-Ribut Soal Pendanaan Pipa Gas Cirebon-Semarang, Ferdinand Hutahaean Beraksi.. Kredit Foto: Instagram/ferdinand_hutahaean

Direktur Eksketufi Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean ikut merespons reaksi publik terkait rencana proyek strategis nasional pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang.

Sebelumnya, publik melihat adanya perbedaan pendapat antara Kementerian ESDM dengan BPH Migas.  Baca Juga: Penerimaan Negara dari Sektor Hulu Migas Capai US$3,29 Miliar di Kuartal I 2021

Karena itu, menurut dia, perbedaan mencolok tersebut terlihat pada soal pendanaan proyek. Dimana Kementerian ESDM berharap proyek pipa gas ini dibiayai oleh APBN sedangkan BPH Migas maunya dibiayai oleh swasta.

Ia melihat dua pemikiran tersebut sangat kontras antara semangat konstitusi dengan semangat kapitalis pencari rente dari swasta lantaran gas menjadi cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak layaknya Bahan Bakar Minyak.  Baca Juga: Genjot Pembelian Vaksin Corona, Malaysia Gunakan Dana dari Migas

"Gas adalah salah satu komponen utama dan sangat besar porsentasinya dalam sektor industri yang mempengaruhi harga produk. Maka selayaknya semua infrastruktur produksi gas dan distribusi gas ini harus dikuasai oleh negara sebagaimana diamanatkan konstitusi, bukan malah diserahkan kepada swasta yang akan membuat negara ketergantungan kepada swasta. Ini bahaya." katanya, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/4/2021).

Tambahnya, "Selama ini kita juga mendengar riuhnya soal harga gas industri. Presiden bahkan pernah marah kenapa harga gas mahal dan akhirnya pemerintah mengeluarkan keputusan yang memaksa PGN menjual gas dalam harga tertentu yang mengakibatkan tekanan terhadap keuangan PGN dan berdampak pada pendapatan serta laba."  katanya lagi.

Lanjutnya, hal ini sebenarnya menjadi penyebab utama mahalnya biaya toll fee yang harus dibayar kepada swasta untuk mendistribusikan gas. "Ini kesesatan logika puluhan tahun yang ingin dipertahankan oleh BPH Migas," cetusnya. 

"Sebuah keputusan yang memperkaya swasta dan menyandera kepentingan negara. Maka kesalahan masa lalu tersebut tidak boleh diteruskan oleh BPH Migas dan harus merubah pola pikirnya," tegas dia.

Selanjutnya
Halaman

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini