Menkop dan UKM: Konsolidasi Lahan Rakyat untuk Pengembangan Sawit Rakyat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Potensi Usaha Kecil Menengah Koperasi (UKMK) berbasis sawit menjadi salah satu penyokong perekonomian nasional. Berbagai gagasan pun muncul untuk mengembangkan budi daya perkebunan sawit secara terpadu.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan bahwa salah satu model pengembangan sawit rakyat yang dibidik, yaitu konsolidasi lahan rakyat. Lebih lanjut Teten mengatakan, model konsolidasi lahan rakyat menjadi pilihan untuk membangun corporate farming.

Baca Juga: BPDPKS Berharap Perusahaan Besar Bantu UKM dan Koperasi Sawit agar Masuk Global

"Luas lahan sawit tidak lagi satu-satunya kunci sawit dunia, kalau kita ambil pelajaran dari Malaysia," ucap Teten saat membuka webinar "Strategi Membangun UMKM Berbasis Kelapa Sawit di Era Pandemi" yang diselenggarakan Sariagri.id dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Selasa (27/4/2021).

Teten juga menyebut manajemen SDM, pasar, dan, inovasi, serta teknologi jauh menguntungkan dari pada luas lahan. Sementara itu, Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrahman, mengatakan bahwa pertumbuhan di sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan di triwulan IV tahun 2020 didorong oleh peningkatan permintaan dari luar negeri terutama komoditas sawit.

"Tanaman perkebunan tumbuh sebesar 1,13 persen yang didorong oleh peningkatan produksi kelapa sawit. Industri sawit menjadi variabel yang sangat penting terhadap roda perekonomian karena melibatkan lebih dari 16 juta tenaga kerja yang termasuk di dalamnya sekitar 7 juta pekerja di kebun sawit rakyat," jelas Eddy.

Sementara, sektor industri sawit, lanjut Eddy, telah menyumbang angka yang besar bagi perekonomian Indonesia dan devisa negara. Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya rata-rata menyumbang terhadap devisa negara sebesar US$21,4 miliar atau 14,19 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia.

Lebih lanjut Eddy mengatakan, dari sisi penerimaan negara, industri sawit juga menyumbang pemasukan negara dalam bentuk pajak yang diestimasikan nilainya mencapai Rp14-Rp20 triliun per tahun. "Dengan demikian, dapat disimpulkan betapa signifikan peranan industri sawit terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan," ucap Eddy.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR, Luluk Nur Hamidah, mengatakan, berdasarkan data tahun 2017, total produksi CPO dari perkebunan sawit rakyat kurang lebih sebesar 13,11 juta ton atau 37,75 persen dari total produksi CPO Indonesia. Produksi dari perusahaan swasta mencapai 56,92 persen atau 19,98 juta ton ditambah dengan 2,10 juta ton dari perusahaan besar milik negara.

Melihat data tersebut, Luluk berpendapat belum kompetitifnya perkebunan sawit rakyat karena produksinya yang rendah dibandingkan korporasi swasta. "Dari temuan sementara, penyebab rendahnya produksi kebun sawit rakyat adalah benih yang digunakan petani berkualitas rendah," jelasnya.

Luluk juga mengungkapkan, bahkan sebagian benih yang digunakan petani sawit rakyat tak jarang merupakan benih palsu. "Benih unggul itu sangat mahal, barangkali ini juga bisa jadi bahan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat dan membuat posisi mereka punya daya saing," ucap Luluk.