Alert! Obama Lihat Myanmar di Ambang Kegagalan Sebuah Negara Setelah Hal Ini...

Warta Ekonomi, Washington -

Mantan presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mendesak seluruh negara di dunia untuk berdiri teguh melawan junta militer Myanmar. Dia memperingatkan bahwa junta berisiko membawa Myanmar menjadi negara gagal.

Obama menyuarakan solidaritas dengan pengunjuk rasa demokrasi di negara Asia Tenggara tersebut.

Baca Juga: Karena Alasan Ini, Obama Ikut Lantang Suarakan Anti-Rezim Militer Myanmar

“Perhatian dunia harus tetap tertuju pada Myanmar, di mana saya dikejutkan oleh kekerasan yang menghancurkan hati terhadap warga sipil dan terinspirasi oleh gerakan nasional yang mewakili suara rakyat,” kata Obama, yang mengunjungi negara itu sepuluh tahun yang lalu.

“Upaya militer yang tidak sah dan brutal untuk memaksakan kehendaknya setelah satu dekade kebebasan yang lebih besar jelas tidak akan pernah diterima oleh rakyat dan tidak boleh diterima oleh dunia yang lebih luas,” lanjut Obama dalam sebuah pernyataan yang dilansir AFP, Selasa (27/4/2021).

Obama, yang memberikan komentarnya tentang urusan internasional, mendukung upaya Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden dan negara-negara lain untuk "membebankan biaya pada militer" dalam upaya memulihkan demokrasi.

“Tetangga Myanmar harus mengakui bahwa rezim pembunuh yang ditolak oleh rakyat hanya akan membawa ketidakstabilan yang lebih besar, krisis kemanusiaan, dan risiko negara gagal,” katanya.

Dia berbicara setelah KTT ASEAN di Jakarta yang mengundang kepala junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, di mana Indonesia sebagai tuan rumah KTT mendesak diakhirinya kekerasan.

Militer Myanmar pada 1 Februari menggulingkan pemerintah terpilih dan menangkap pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi.

Militer telah dengan keras menindak protes demokratis, dan menewaskan lebih dari 700 orang.

Obama dalam pernyataannya menggunakan nama Myanmar, penggunaan nama yang disukai para pemimpin negara Asia Tenggara yang secara bertahap diadopsi oleh pemerintahannya.

Sejak kudeta, pemerintahan Biden telah kembali ke nama sebelumnya, Burma.