Kementerian Investasi Solusi Tumpang Tindih Regulasi?

Kementerian investasi yang telah dibentuk Presiden Joko Widodo dinilai perlu memiliki kejelasan dan ketegasan peran antara lain dalam rangka mengatasi obesitas regulasi yang kerap menghambat laju investasi di berbagai daerah.

“Dibentuknya Kementerian Investasi mungkin mencerminkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi, tetapi masih belum jelas apakah kementerian ini akan mampu menjawab tantangan tumpang tindih regulasi yang selama ini banyak menghambat investasi,“ kata Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta di Jakarta, Selasa (24/4/2021).

Menurut dia, kalangan dunia usaha masih memiliki keraguan mengenai dampaknya terhadap obesitas dan tumpang tindih regulasi di tingkat kementerian dan pemerintah daerah, ditangan siapa lebih dari 70% peraturan berada, dan sering menjadi sumber terhambatnya perizinan investasi.

Untuk itu ia mengemukakan perlunya kepastian apakah wewenang Online Single Submission (OSS) yang sudah ada dan mengintegrasikan perizinan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di bawah satu atap akan dikembalikan ke kementerian/lembaga dan pemda terkait atau malah diambil alih sepenuhnya oleh Kementerian Investasi. 

“Selain itu ada juga bidang usaha yang saat ini diluar kewenangan BKPM, misalnya migas dan jasa keuangan.  Apakah nanti ini akan menjadi ranah kementerian ini juga masih belum diketahui. Bagaimanapun bentuknya nanti, perlu perhatian khusus untuk menghindari tumpang tindih kewenangan karena investasi bisa terjadi di semua bidang usaha,” pungkasnya.