Taiwan: China Lancarkan Perang Ekonomi Lawan Sektor Teknologi

Taiwan: China Lancarkan Perang Ekonomi Lawan Sektor Teknologi Kredit Foto: Reuters/Tyrone Siu

Pemerintah Taiwan menuduh China melancarkan perang ekonomi melawan sektor teknologinya dengan mencuri teknologi dan menarik insinyur Taiwan. Untuk mencegah itu, parlemen Taiwan mempertimbangkan memperkuat undang-undang.

Asal tahu saja Taiwan merupakan rumah bagi industri semikonduktor yang berkembang pesat dan terdepan di dunia; berguna dalam segala benda, dari jet tempur hingga mobil. Karena itu, pemerintah Taiwan telah lama mengkhawatirkan upaya China meniru kesuksesan itu, termasuk melalui spionase industri dan metode curang lainnya.

4 anggota parlemen Taiwan dari Partai Progresif Demokratik yang berkuasa memimpin proposal untuk mengamandemen undang-undang rahasia komersial guna memperkuat hukuman. "Pencurian teknologi yang diatur oleh China dari negara lain menjadi ancaman besar demokrasi," kata Biro Keamanan Nasional Taiwan, dikutip dariĀ Reuters, Rabu (28/4/2021).

Baca Juga: Perdana Menteri Ini Ingin Negaranya Jadi Pelopor Blockchain dan Cryptocurrency

Baca Juga: Keluarga Mendiang Bos Raksasa Teknologi Korsel Ini Wajib Bayar Pajak Warisan Triliunan

Lembaga itu pun menyalahkan China atas sebagian besar kasus spionase industri oleh pasukan asing yang ditemukan dalam beberapa tahun terakhir.

Biro Keamanan Nasional juga mengatakan, "Tujuan inflitrasi Komunis China ke dalam teknologi kami tak hanya tentang kepentingan ekonomi, tapi juga memiliki niat politik membuat Taiwan semakin miskin dan lemah."

Kantor Urusan Taiwan tak segera menanggapi permintaan komentar.

Di sisi lain, Kementerian Ekonomi Taiwan mengatakan, "China berusaha meningkatkan industri semikonduktor dengan memburu bakat Taiwan serta mendapatkan rahasia komersial industri negara kami untuk merusak daya saing negara."

Kabinet sudah berkali-kali mencari cara mengatasi masalah itu. Anggota parlemen Ho Hsin-chun mengatakan hal itu sebagai kebutuhan mendesak.

Belum jelas kapan amandemen itu akan disahkan jadi undang-undang. Kementerian Kehakiman dalam laporannya menyarankan diskusi lebih lanjut tentang itu. Wakil Kepala Biroi Keamanan Nasional Taiwan, Hu Mu-yuan berkata, "Selama itu bermanfaat bagi keamanan dan kepentingan negara, kami mendukung."

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini