Penentang Junta Myanmar Bikin Syarat Jika Mau Berdialog dengan Militer

Warta Ekonomi, Naypyitaw -

Para penentang militer Myanmar yang tergabung dalam National Unity Government (NUG) mengajukan syarat untuk berunding dengan junta militer Myanmar. Menurut NUG, mereka tidak akan bersedia berunding sebelum junta membebaskan semua tahanan politik.    

“Sebelum tercipta dialog membangun, harus ada pembebasan para tahanan politik tanpa syarat, termasuk Presiden U Win Myint dan Kanselir Negara Daw Aung San Suu Kyi,” ujar Mahn Winn Khaing Thann, yang memegang jabatan perdana menteri dalam NUG, Rabu (28/4). 

Baca Juga: Persatuan Pro-demokrasi Myanmar Ogah Dialog sampai Para Tapol Diperlakukan...

Ini menjadi pernyataan pertama NUG setelah pertemuan kepala negara ASEAN di Jakarta, Sabtu (24/4/2021). NUG dibentuk bulan ini oleh para politisi yang digusur junta Myanmar dalam kudeta 1 Februari. Di antara mereka terdapat para anggota parlemen yang dilengserkan oleh junta. 

Win Myint dan Suu Kyi ditahan junta sejak 1 Februari. Partai Suu Kyi, yaitu National League for Democracy (NLD), memenangkan pemilihan umum (pemilu) pada November 2020. Militer berdalih, kudeta dilakukan karena ada kecurangan dalam pemilu. 

Pertemuan ASEAN di Jakarta dianggap menghasilkan kemajuan besar untuk mengatasi persoalan negara itu. Pertemuan itu menghasilkan lima poin konsensus menuju dialog di Myanmar. Pemimpin junta, Jenderal Min Aung Hlaing, hadir dalam pertemuan itu. Namun, ASEAN tidak mengundang NUG. 

Di Jakarta, Min Aung Hlaing setuju untuk mengakhiri kekerasan, tetapi tidak memberikan peta jalan tentang bagaimana hal itu akan terjadi. Seusai pertemuan, junta hanya menyatakan akan mempertimbangkan sebaik-baiknya poin-poin konsensus ASEAN. 

Pertemuan ASEAN juga mengundang kritik dari penentang junta Myanmar. “Pernyataan ASEAN adalah tamparan di wajah orang-orang yang disiksa, dibunuh, dan diteror oleh militer,” tulis pemilik akun Facebook, Mawchi Tun.

Sementara pada Rabu, para pendukung NUG kembali turun ke jalan di Mandalay. Sementara data lembaga aktivis Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) menyebutkan, lebih dari 750 orang tewas di tangan aparat junta. Saat ini, lebih dari 3.300 orang ditahan junta.