Kuasa Hukum Munarman Tuding Polri Arogan: Tidak Boleh Tegakkan Hukum Berdasarkan Kebencian!

Penangkapan eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman terkait kasus dugaan terorisme jadi sorotan. Salah seorang kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar menyampaikan ada arogansi dalam proses penangkapan kliennya.

Dia mengingatkan dalam penegakkan hukum harus berdasarkan Undang-undang. Bukan karena kebencian atau suka dan tidak suka terhadap pihak tertentu.

"Jadi, kami tidak heran berulang-ulang, kalau boleh saya singgung, terjadi peristiwa KM 50, dan semacamnya. Berarti ini kan menunjukkan, jadi wajarlah. Karena arogansi ini dianggap biasa. Apalagi penegakan hukum ada bapernya gitu loh. Ada soal menyiram teh. Kita tidak boleh menegakkan hukum berdasarkan kebencian atau karena suka atau tidak suka," kata Aziz dalam Apa Kabar Indonesia Malam tvOne yang dikutip, Kamis, 29 April 2021.

Baca Juga: Munarman Diringkus Densus, PKS: Negara Jangan 'Lebay', Jangan Langgar HAM!

Azis mengatakan jangan hanya karena kontra dengan sesuatu, kemudian mengabaikan proses hukum dan hak kemanusiaannya. Ia menekankan Munarman seorang warga negara yang memiliki hak. Penegakkan hukum terhadapnya harus dilakukan secara proporsional.

"Yang jadi masalah, jangan lah karena kita kontra dengan sesuatu, membuat kita tidak adil. Mengabaikan hak-hak kemanusiaannya. Kalau posisinya dikembalikan, ini warga negara, pembayar pajak," sebut Aziz.

Pun, dia bilang jika penegakkan hukum terhadap Munarman tak ada masalah maka sebaiknya dihapus saja soal istilah menjunjung tinggi hak asasi manusia.

"Itu UU yang bicara loh. Harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hapus aja begitu menjunjung tingginya. Artinya enak gitu. Jangan masih ada, ini masih menjunjung hak asasi, tapi normatif saja. Artinya arogansi ini harus disudahi gitu," jelas Aziz.