Apalagi, kata Tulus, penghapusan BBM tidak ramah lingkungan seperti premium sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon. Namun, upaya itu bila tak didukung maka sulit tercapai.
"Pengurangan emisi karbon akan sulit tercapai jika masyarakat masih dominan menggunakan BBM yang tidak ramah lingkungan," ujarnya.
Diketahui, kata Tulus, pemerintah pusat telah menetapkan premium hanya berlaku di luar Pulau Jawa. "Tinggal komitmen saja pelaksanaannya bagaimana," ujar dia.
Apalagi, lebih dari 30 persen bensin premium digunakan oleh kendaraan bermotor.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat