Aksi Moeldoko Dukung Tes PCR dan Vaksinasi Pekerja Migran Diapresiasi: Bukti Negara Hadir

Tetapi, kata Anam menambahkan, kalau pun KSP memberikan keistimewaan kepada para pekerja migran, sebenarnya hal itu pun wajar juga. “Bagaimana mungkin negara tidak berterima kasih, dengan memberi mereka perhatian dan bantuan yang diperlukan, manakala sumbangan mereka untuk devisa negara pun sangat tinggi?” kata dia. 

Anam menyatakan, selama 2020 saja negara telah memperoleh cadangan devisa hingga Rp 159,6 triliun sebagai sumbangan dari aktivitas ekonomi para pekerja migran. Jadi, kata dia, kalau pun pada pernyataannya Moeldoko menegaskan bahwa sewajarnya pemerintah memberikan perhatian dan—dalam istilah Moeldoko—menghamparkan karpet merah kepada mereka, hal itu masih dalam batas yang sangat wajar. 

“Itu juga mencerminkan bagaimana seorang pengemban amanah publik menghormati peran setiap unsur anak bangsa untuk negara yang sama-sama kita cintai ini,” tambah dia. 

Yang menarik, kata Anam, adalah bagaimana KSP melakukan bantuan tersebut tidak dalam bentuk kerja-kerja ‘one man show’, melainkan dengan menyinkronkan dan melibatkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk Kemenaker, Kemenkes, bahkan pihak perbankan seperti BNI. 

“Pelibatan sebanyak mungkin pemangku kepentingan (stakeholder) sebagaimana yang dilakukan dalam kasus bantuan untuk para calon PMI ini tidak hanya merupakan terobosan aturan yang mempermudah para PMI, melainkan juga langkah cerdas menyatukan dan mensinkronisasi berbagai pemangku kepentingan dalam hal ini,” kata Anam. 

Sebagaimana diberitakan banyak media massa, dalam pemberian bantuan kepada para calon PMI tersebut KSP Moeldoko memang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Tidak hanya Kemenaker dan Kemenkes, pigak perankan, dalam hal ini BNI, juga turut terlibat aktif, sehingga peluang untuk segera tercapainya solusi makin dimungkinkan. 

Seperti dinyatakan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Bina Penta) Kemenaker, Suhartono, meski dalam suasana pandemi, tahun lalu pun Indonesia mengirim sebanyak 114 PMI Nurse dan careworker batch ke-13 ke Jepang. BNI sejak itu terlibat aktif dalam kerja sama yang difasilitasi pemerintah tersebut. 

Saat ini menurut Suhartono, tengah disiapkan pengiriman 274 calon PMI ke Jepang yang merupakan bagian dari perjanjian Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).