Hak Paten Vaksin Covid-19 Belum Dillirik Biden, Industri Farmasi Ketar Ketir karena...

Hak Paten Vaksin Covid-19 Belum Dillirik Biden, Industri Farmasi Ketar Ketir karena... Kredit Foto: AP Photo

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tidak mendukung program Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau paten vaksin Covid-19. Sikap Biden di satu sisi memuaskan para anggota DPR AS dari Partai Demokrat dan lebih dari 100 negara di dunia.

Namun di lain sisi, pernyataan Biden itu membuat industri farmasi panas dingin. Sikap Biden juga berbanding terbalik dengan kebijakan yang diambil pendahulunya, Presiden Donald Trump. Katherine Tai, negosiator pemerintah AS di bidang perdagangan, yang juga mewakili negeri itu di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menjelaskan sikap bosnya.

Baca Juga: Pakai Vaksin China Tanpa Persetujuan, Rodrigo Duterte Minta Maaf ke Rakyat

"Ini adalah krisis kesehatan global, dan kondisi luar biasa yang disebabkan pandemi Covid-19 membutuhkan tindakan luar biasa," kata Tai dalam sebuah pernyataan.

Kebijakan pemerintahan Joe Biden akan didorong secara aktif melalui World Trade Organization (WTO). Sebelum kebijakan terwujud, Katherine Tai berkata akan ada negosiasi-negosiasi dahulu.

"Negosiasi-negosiasi ini akan dilaksanakan berdasarkan konsensus di institusi dan kompleksitas dari isu-isu yang terlibat. Tujuan pemerintahan adalah mendapatkan vaksin yang aman dan efektif bagi banyak orang secepat mungkin," jelas Tai.

Persediaan vaksin di AS disebut sudah cukup, sehingga akan mengekspansi distribusi vaksin. Pemerintah juga akan menyediakan bahan-bahan mentah untuk memproduksi vaksin.

Sebelumnya, permintaan waiver (pengabaian/mengesampingkan) HAKIĀ  telah diminta India kepada WTO yang kini sedang menghadapi tsunami Covid-19. Kebijakan WTO yang ditarget India adalah kesepakatan Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) di WTO.

Biden memberi dukungan terhadap usulan pengabaian hak kekayaan intelektual atas vaksin di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tujuannya, meningkatkan ketersediaan vaksin ke negara-negara miskin, termasuk India.

Faktanya, Kemenkominfo mencatat ada sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi Covid-19 selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Rakyat Merdeka. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Rakyat Merdeka.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini