KAMMI Minta Pembatalan Dana Hibah pada Kejati Bengkulu: Lebih Baik untuk Masyarakat

Sejumlah aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Bengkulu melakukan hearing ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu guna meminta pembatalan hibah dari pemerintah kota Bengkulu sebesar Rp11 miliar. 

Menurut Aktivis KAMMI Bengkulu, Ricki Pratama Putra, pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu tersebut, jauh dari esensi kepentingan dasar masyarakat kota Bengkulu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19.  Baca Juga: Anies Mau Pakai Duit APBD, Wakilnya kok Ngaku Nggak Tahu ya?

"Alangkah baiknya kalau dana itu digunakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang sedang terimbas pandemik Covid-19, ini malah dipakai untuk renovasi ruang para petinggi Kejati yang jelas-jelas tidak memenuhi asas terkait pemberian dana hibah," katanya, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/5/2021).

Terlebih, keterbatasan APBD kota Bengkulu, sehingga pemberian hibah kepada Kejati tersebut terkesan dipaksakan dan penuh kejanggalan. 

"Tentu saja ini janggal, apalagi BPK-RI Perwakilan Bengkulu menemukan beberapa masalah penggunaan anggaran di pemerintah kota Bengkulu," tuturnya. Baca Juga: Munas Dibuka Presiden Jokowi, Apkasi Laporkan Soal Refocusing APBD hingga Vaksinasi