Mantan Petinggi KPK Pertanyakan Tes TWK Kebangsaan Ide dari KPK atau Pengaruh Pihak Luar?

Mantan Petinggi KPK Pertanyakan Tes TWK Kebangsaan Ide dari KPK atau Pengaruh Pihak Luar? Kredit Foto: Antara/Ant

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai tes Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK untuk alih status menjadi ASN adalah kebijakan yang janggal.

"TWK beberapa yang janggal satu, tentang wawasan kebangsaan yang materi tesnya tadi sudah disebutkan dan itu dilakukan oleh lembaga negara yang banyak lembaga negara intelijen, TNI AD, BNPT. Pertanyaaannya, apakah itu merupakan kebijakan ketua KPK dan empat pimpinan KPK yang lain? Atau ada pengaruh-pengaruh dari luar?" ungkap Ketua PP Muhammadiyah itu dalam diskusi virtual yang ditayangkan melalui akun YouTube JIB Post, Minggu (9/5/2021).

Baca Juga: Mengintip 3 Aspek yang Jadi Tolak Ukur dalam Tes TWK Pegawai KPK

Busyro menyayangkan munculnya pertanyaan yang dinilai melecehkan dalam materi tes wawasan kebangsaan. Salah satu contohnya pertanyaannya soal kesiapan menjadi istri kedua hingga melepas hijab.

"Sehingga, tes wawasan kebangsaan itu materinya justru melecehkan, bertentangan dengan nilai-nilai filosofis kebangsaan yang konsepnya amat luhur di dalam empat paragraf pembukaan UUD 1945, justru dilakukan oleh lembaga negara yang tidak memiliki tradisi , tidak memiliki kompetensi untuk wawasan kebangsaan," bebernya.

Baca Juga: SK Pimpinan Bebas Tugaskan 75 Pegawai Viral, Plt Jubir KPK: Kami Ingatkan, Tolong Media...

Lebih lanjut, Busyro Muqoddas juga mempermasalahkan lembaga-lembaga yang turut andil dalam pembuatan hingga pewawancara tes wawasan kebangsaan. Ia menganggap lembaga tersebut tidak ada sama sekali kaitannya dengan wawasan kebangsaan.

"Kalau misalnya itu oleh Lemhannas oke, misalnya kemarin Lemhannas dilibatkan, itu oke, lembaga negara, seharusnya kampus dan lembaga asesmen psikologi yang profesional itu dilibatkan, ini tidak," ucap Busyro.

"Sehingga, dari sudut itu saja, buka materi tesnya, tapi lembaga yang menangani seleksi wawasan kebangsaan ini, lembaga yang dipertanyakan kompetensinya, komitmennya, keterbukaannya. Itu terukur sekali," pungkasnya.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Lihat Sumber Artikel di SINDOnews Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan SINDOnews. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab SINDOnews.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini