Dengar Nih! Partai Nasionalis Turki Bicara Kekerasan Israel di Masjid Al-Aqsa

Dengar Nih! Partai Nasionalis Turki Bicara Kekerasan Israel di Masjid Al-Aqsa Kredit Foto: Reuters

Ketua Partai Gerakan Nasionalis Turki (MHP) pada hari Sabtu mengkritik keras serangan Israel di Al-Aqsa di Yerusalem. Devlet Bahceli mencatat serangan Israel tidak hanya kebebasan beribadah warga Palestina tetapi juga status Masjid Al-Aqsa.

Dia berkata: "Yerusalem adalah kiblat pertama kami, dan tidak akan diserahkan."

Baca Juga: Bos PBB Desak Israel untuk Tahan Diri atau Hormati Hak Kebebasan Berkumpul

Bahceli berargumen bahwa Israel menggunakan kekerasan sebagai instrumen politik dan dia menginginkan pemulihan cepat bagi warga Palestina yang terluka dalam serangan Israel.

Pasukan Israel menembakkan granat kejut, gas air mata, dan peluru yang berlapis karet untuk membubarkan jamaah Muslim dari Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam, pada Jumat malam.

Menurut Bulan Sabit Merah Palestina, setidaknya 285 orang terluka di lingkungan Kota Tua dan Syekh Jarrah, sementara polisi Israel mengatakan bahwa enam petugas terluka.

Merujuk pada serangan pemukim Yahudi terhadap warga Palestina di Tepi Barat, Bahceli menarik upaya berkelanjutan untuk mengusir warga Palestina dari tempat tinggal mereka.

Beberapa pekan terakhir telah menyaksikan peningkatan yang serius dalam menangani dan kekerasan di Tepi Barat yang diduduki, terutama di Yerusalem Timur, ketika upaya sedang dilakukan untuk mengusir warga Palestina untuk membangun permukiman Israel.

Ketegangan meningkat di daerah Sheikh Jarrah sepanjang minggu ketika pemukim Israel mengerumuni wilayah itu setelah pengadilan Israel memerintahkan penggusuran keluarga Palestina.

Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dipandang sebagai wilayah pendudukan menurut hukum internasional, sehingga membuat semua permukiman Yahudi di sana ilegal.

Seperti Turki dan sebagian besar komunitas internasional, Uni Eropa tidak bersedia mengakui kedaulatan Israel di wilayah yang didudukinya sejak 1967.

Sejak 2001, Uni Eropa berulang kali meminta Israel untuk menghentikan semua aktivitas pemukiman dan membongkar yang sudah ada.

Faktanya, Kemenkominfo mencatat ada sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi Covid-19 selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini