Perusahaan Seluler di Myanmar Galau, Sudah Merugi Miliaran Dolar Juga Terancam Tangan Besi

Perusahaan Seluler di Myanmar Galau, Sudah Merugi Miliaran Dolar Juga Terancam Tangan Besi Kredit Foto: Reuters/Stringer

Penutupan operator telekomunikasi oleh junta militer Myanmar, menimbulkan dilema bagi perusahaan telekomunikasi Barat. Salah satunya yaitu perusahaan telekomunikasi Telenor asal Norwegia.

Sejak milite Myanmar menutup jaringan komunikasi, Telenor telah mengalami kerugian. Pada pekan ini, Telenor mengalami kerugian 783 miliar dolar AS.

Baca Juga: Dampak Kudeta Junta Makin Jelas, Setengah Populasi Myanmar Diramalkan Jatuh Miskin

Telenor merupakan salah satu investor asing terbesar di Myanmar. Saat ini perusahaan harus memutuskan apakah akan keluar dari kekacauan, atau menarik diri dari pasar yang tahun lalu menyumbang 7 persen dari pendapatannya.

"Kami menghadapi banyak dilema," ujar Kepala Eksekutif Telenor Sigve Brekke mengatakan kepada Reuters pekan ini.

Brekke menyoroti masalah yang dihadapi perusahaan internasional di bawah pengawasan yang meningkat di Myanmar. Brekke mengatakan, sejauh ini Telenor belum memiliki rencana untuk hengkang dari Myanmar.

Meskipun Telenor mendapat pujian karena mendukung demokrasi, kelompok aktivis telah lama menyuarakan keprihatinan tentang hubungan bisnis dengan militer. Hubungan bisnis tersebut telah meningkat sejak tentara mengambil alih kendali negara.

Pakar PBB tentang Myanmar, Chris Sidoti mengatakan, Telenor harus menghindari pembayaran pajak atau biaya lisensi yang dapat mendanai militer.

Seorang juru bicara Kementerian Perdagangan, Industri dan Perikanan Norwegia, yang mewakili pemerintah Norwegia sebagai pemegang saham, mengatakan pada hari Kamis bahwa Telenor saat ini menghadapi beberapa dilema di Myanmar.

"Dari perspektif tata kelola perusahaan, investasi di Myanmar merupakan tanggung jawab Dewan dan Manajemen perusahaan. Dalam kerangka kerja ini, Kementerian sebagai pemegang saham terus berdialog dengan baik dengan Telenor mengenai situasi tersebut," ujar juru bicara itu.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini