Sandiaga Kampanyekan #GakMudikDibikinAsik sambil Dukung Penjualan UMKM

Sandiaga Kampanyekan #GakMudikDibikinAsik sambil Dukung Penjualan UMKM Kredit Foto: Antara/Irwansyah Putra

Pemerintah resmi melarang kegiatan mudik pada periode 6 – 17 Mei 2021 guna menekan penyebaran virus Covid-19. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pun mendukung kebijakan ini.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, memahami rasa rindu masyarakat akan kampung halaman. Guna mengobatinya, Kemenparekraf menggagas program #GakMudikDibikinAsik’ yang diluncurkan pada 6 Mei 2021 lalu.

Baca Juga: Jangan Bandel Lagi, Apalagi Nekat Mudik Menumpang Kereta Api Jika Tak Mau Kena Risiko Ini

“Program #GakMudikDibikinAsik' baru saja kami launch 6 Mei lalu. Dalam waktu belum sampai empat hari lebih dari 50% slot dan peningkatan penjualan sudah bisa didapatkan oleh para UMKM yang berpartisipasi pada acara #GakMudikDibikinAsik',” ujarnya dalam Weekly Press Briefing Kemenparekraf secara virtual, Senin (10/5/2021).

Sandiaga mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa program tersebut mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Selain itu, program ini juga bisa menghasilkan omzet tambahan bagi para pelaku UMKM di tengah kondisi sulit akibat pandemi Covid-19.

Sementara itu, hari ini Sandiaga juga sempat mengunjungi bazar bertajuk #GakMudikDibikinAsik di Trans Mall Cibubur. Pada kesempatan itu, dia mengatakan bahwa #GakMudikDibikinAsik merupakan ajang membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Tanah Air. "Lewat acara ini diharapkan program kita bisa tepat sasaran dirasakan masyarakat dan perekonomian kita bisa bangkit kembali," ucapnya.

Sandiaga mengungkapkan, dalam acara ini masyarakat bisa membeli berbagai macam produk lokal untuk dijadikan bingkisan bagi sanak saudara di kampung halaman tanpa dipungut ongkos kirim.

"Program ini dihadirkan secara offline didukung oleh PT Pos Indonesia. Untuk online-nya, kita bekerja sama dengan platform e-commerce yang merupakan bagian dari program 'Bangga Buatan Indonesia' yang ongkos kirimnya disubsidi oleh penyelenggara e-commerce," jelas dia.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Lihat Sumber Artikel di SINDOnews Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan SINDOnews. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab SINDOnews.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini