Terbongkar Sudah, Salah Satu Pegawai KPK yang Dinonaktifkan Pernah Bikin Firli Bahuri...

Terbongkar Sudah, Salah Satu Pegawai KPK yang Dinonaktifkan Pernah Bikin Firli Bahuri... Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko mencurigai Ketua KPK Firli Bahuri sengaja menyingkirkan pegawai yang berintegritas dan kritis di KPK. Hal tersebut disampaikan Sujanarko saat berbincang di kanal YouTube Haris Azhar.

Koko, sapaan akrab Sujanarko mengatakan, dari 75 orang pegawai yang dinonaktifkan, terdapat satu orang pegawai yang pernah memeriksa etik Firli Bahuri saat masih menjabat Deputi Penindakan KPK.

"Sebelum jadi pimpinan KPK, waktu masih jadi Deputi (Penindakan) kan gonjang-ganjingnya banyak, kasusnya ada beberapa lah. Tapi intinya begini, yang dulu memeriksa (dugaan etik Firli) direktur PI-nya (Pengawasan Internal) namanya Herry Muryanto, dan sekarang sudah menjadi deputi (PIPM-Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat) dan itu masuk ke 75 pegawai itu," kata Koko dikutip Jumat, (14/5/2021).

Diketahui, saat menjadi Deputi Penindakan KPK, Firli sempat menjalani pemeriksaan etik Karena diduga bertemu dengan mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi. Padahal, saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB.

Baca Juga: Status Pegawai Bikin Resah Eks Pimpinan KPK

Baca Juga: Pegawai KPK Penerima Satyalancana Wira Karya dari Jokowi Masuk dalam 75 Orang yang Dinonaktifkan

Firli dinyatakan bersalah, namun belum sempat dijatuhi sanksi, Firli sudah lebih dulu ditarik oleh institusi asalnya yakni Polri. Setelah Firli kembali ke KPK dan menjadi Ketua KPK, Firli kembali menerima sanksi etik dari Dewan Pengawas KPK.

Firli menerima sanksi etik karena terbukti bergaya hidup mewah dengan menggunakan helikopter dalam perjalanan pribadinya di Sumatera Selatan.

Menurut Koko, Herry Muryanto merupakan salah satu pegawai KPK yang memiliki jabatan tinggi, yakni Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) yang dinonaktifkan oleh Firli.

"Dia yang paling tinggi jabatannya sekarang," kata Koko.

Selain itu, Koko juga menyebut dirinya pernah dilaporkan Firli kepada Dewan Pengawas. Firli melaporkan dirinya ke Dewan Pengawas lantaran tak suka saat dirinya menjadi narasumber dalam suatu acara. Namun Koko tak menjelaskan acara tersebut.

Faktanya, Kemenkominfo mencatat ada sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi Covid-19 selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Viva Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Viva. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Viva.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini