Penonaktifan Novel Baswedan Dkk, Eks Ketua KPK: Firli Bahuri Berhenti! Atau...

Penonaktifan Novel Baswedan Dkk, Eks Ketua KPK: Firli Bahuri Berhenti! Atau... Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat

Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, berpendapat bahwa Ketua KPK Firli Bahuri harus diminta mundur atau diberhentikan. Hal tersebut disampaikan menyusul Surat Keputusan (SK) penonaktifan 75 pegawai KPK berstatus tidak memenuhi syarat (TMN) berdasarkan tes wawasan kebangsan(TWK).

"Karena secara faktual hanya akan mereproduksi masalah dengan hasil kerja yang nihil mengesankan serta mendestruksi seluruh upaya dan pencapaian pemberantasan korupsi," katanya dalam keterangan, Rabu (12/5).

Baca Juga: Perang Komentar Soal Tes KPK, 'Ocehan' Ngabalin Picu Kemarahan Muhammadiyah

Dia mengatakan, kinerja KPK secara keseluruhan langsung dapat meruntuhkan kewibawaan lembaga antirasuah tersebut. Hal itu, kata dia, sekaligus merusak citra pemerintahan Presiden Jokowi yang tengah berupaya mempertahankan kepercayaan publik.

Dia beperdapat, ini saatnya berpikir waras dan menakar mata hati secara bijak dan objektif untuk meminta Ketua KPK berhenti jika tidak ingin diberhentikan. Dia mengatakan, hal tersebut dilakukan agar pemberantasan korupsi secara konsisten dapat menjadi kenyataan.

"Apakah hanya gegera kebijakan Ketua KPK di atas, sinyalemen bahwa bangsa ini ingin dinistakan karena tak mampu menaklukan korupsi sehingga membuat rakyat kian sengsara dan pemerintahan menanggung aib berkepanjangan karena tak konsisten memberantas korupsi harus menjadi kenyataan?" katanya.

Surat keputusan pimpinan KPK soal penonaktifan 75 pegawai itu dibuat tertanggal 7 Mei 2021 dengan nomor 652 Tahun 2021. Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, membantah terkait penonaktifan tersebut.

Dia mengatakan, pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk. Dia berdalih bahwa hal itu dilakukan guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan.

"Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku," kata Ali Fikri.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini