Haris Azhar: Pertanyaan TWK Pegawai KPK Adalah Problem Bangsa yang Tak Bisa Diselesaikan Pemerintah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung dinonaktifkan 75 pegawai KPK termasuk penyidik senior Novel Baswedan menuai kritikan. TWK jadi tahapan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN.

Polemik 75 pegawai KPK dinonaktifkan ini jadi perbincangan dalam Catatan Demokrasi tvOne dengan tema 'KPK sudah tiada'. Narasumber pembicara yang hadir antara lain pengacara sekaligus politikus PDIP Kapitra Ampera, praktisi hukum Haris Azhar, dan eks Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK Giri Suprapdiono.

Baca Juga: Penyidik KPK Berintegritas yang Demo Anti-Firli Dicecar Begini...

Dua pembicara yaitu Kapitra dengan Haris Azhar sempat terlibat perdebatan sengit. Sebelum perdebatan, Haris dalam sesi itu diberikan kesempatan untuk memaparkan TWK yang tidak meloloskan Novel Baswedan Cs. Menurut dia, TWK yang disuguhkan itu bukan wawasan kebangsaan melainkan problem bangsa.

Ia menyampaikan demikian karena dalam TWK ada pertanyaan soal isu Papua merdeka sampai lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Haris bilang pertanyaan itu bukan tugas, pokok, dan fungsi atau tupoksi untuk pegawai KPK.

Haris menyindir isu yang jadi pertanyaan dalam TWK adalah problem bangsa yang tak bisa diselesaikan pemerintah. Bagi dia, TWK dengan deretan pertanyaan itu tak punya dasar kuat jika digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Dari situ aja kita bisa lihat bahwa tes ini sebetulnya tidak profesional. Tidak memenuhi standar government. Tata kelola yang baik. Dalam sebuah pemerintahan. Nah, itu satu hal besar," ujar Haris dikutip VIVA pada Senin, 17 Mei 2021.

Haris menduga 75 pegawai yang tak lolos memiliki problem pribadi dengan Ketua KPK Firli Bahuri. Pun, menurut dia, Firli sengaja menyusup lewat TWK untuk menjegal 75 orang tersebut.

"Dugaan saya ya. Untuk menyingkirkan, untuk memudahkan tahap pertama karpet merahnya. Kira-kira begitu. Ada lagi orang-orang yang sedang mengupayakan penegakan hukum," tutur Haris. 

Dia menyinggung peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Sebab, yang memimpin OTT itu adalah penyidik KPK yang masuk daftar 75 pegawai dinonaktifkan.

Haris mempersoalkan hal tersebut karena Novi Rahman bisa saja melakukan gugatan praperadilan lantaran penyidik KPK yang pimpin OTT statusnya sudah nonaktif.

"Mukenya si Firli ini mau taruh di mana? Ternyata produk, policy-nya pimpinan KPK, Ketua KPK dipake sama orang yang ditangkap sama institusinya," kata Haris.

Menanggapi Haris, Kapitra menyampaikan pandangannya. Dia mengatakan posisi KPK bukan milik kelompok orang. Sebab, KPK adalah milik negara.