Salut! Ajang Miss Universe Sukses Rebut Perhatian Dunia Usai Gores Harga Diri Junta Myanmar

Seruan embargo senjata Myanmar

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa (18/05) akan mempertimbangkan rancangan resolusi tidak mengikat yang menyerukan "penangguhan segera" atas transfer senjata ke junta militer Myanmar.

Tidak seperti Dewan Keamanan, resolusi Majelis Umum tidak mengikat tetapi membawa signifikansi politik yang kuat. Jika persetujuan melalui konsensus tidak dapat dicapai maka Majelis Umum penuh - dengan 193 negara anggota - akan memberikan suara pada tindakan tersebut.

Diperkenalkan oleh Liechtenstein, dengan dukungan dari Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat, resolusi tersebut akan dipertimbangkan pada rapat pleno yang ditetapkan pada Selasa (18/5/2021) malam waktu setempat.

Rancangan resolusi menyerukan "penangguhan segera pasokan, penjualan, atau transfer langsung dan tidak langsung semua senjata, amunisi, dan peralatan terkait militer lainnya ke Myanmar."

"Pertemuan itu akan dilakukan secara langsung," kata seorang juru bicara PBB kepada AFP.

Keputusan ini juga menyerukan kepada militer untuk "mengakhiri keadaan darurat" dan segera menghentikan "semua kekerasan terhadap demonstran damai", serta "segera dan tanpa syarat membebaskan Presiden Win Myint, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi" dan semua orang yang telah "sewenang-wenang ditahan, didakwa atau ditangkap "sejak kudeta 1 Februari.

Draf itu juga menyerukan untuk "segera melaksanakan" konsensus lima poin yang dicapai dalam KTT ASEAN pada 24 April lalu.