Mudik Dilarang, Satgas: Bukan Berarti Warga Bisa Bebas Mobilitas

Mudik Dilarang, Satgas: Bukan Berarti Warga Bisa Bebas Mobilitas Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Pelarangan mudik berlangsung sejak 6-17 Mei 2021. Berdasarkan laporan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Sonny Harry B Harmadi, kondisi transportasi selama masa peniadaan mudik menurun secara drastis, bahkan turun sampai 90 persen untuk angkutan udara. Akan tetapi, menurutnya masyarakat masih banyak yang salah kaprah dengan esensi pelarangan mudik ini.

"Ada kecenderungan orang berpikir tidak boleh mudik hanya pada saat pelarangan mudik, sedangkan di luar itu boleh. Padahal esensi pelarangan itu untuk membatasi mobilitas," ujar Sonny dalam diskusi daring, Kamis (20/5/2021).

Baca Juga: Balik ke Jakarta, Ratusan Pemudik Kedapatan Positif Corona

Sonny menjelaskan, berdasarkan data yang diperoleh dari pengalaman libur panjang sebelumnya, mobilitas masyarakat cenderung meningkat pada saat liburan dan biasanya diikuti dengan pelanggaran protokol kesehatan.

Dari imbauan 3M, umumnya menjaga jarak dan menghindari kerumunan merupakan yang paling sulit dilakukan apalagi ketika terjadi kerumunan secara masif.

"Kami juga sudah mensosialisasikan pada saat lebaran sebaiknya tidak melakukan silaturahmi secara fisik. Karena ketika ketemu keluarga, pengabaian prokes itu lebih mudah," papar Sonny.

Menurutnya, masyarakat cenderung melonggarkan prokes ketika berkumpul dengan keluarga karena merasa aman bertemu dengan orang terdekat. Padahal mereka tidak tinggal serumah.

Apalagi saat momen lebaran biasanya masyarakat akan makan bersama. Kegiatan ini meningkatkan risiko penularan Covid-19 karena ketika makan masyarakat akan melepaskan masker dan saling berbicara dalam waktu dekat.

Ketika ditanya mengenai tempat wisata yang tetap dibuka meskipun mudik dilarang, Sonny mengatakan tidak semua aktivitas bisa dihentikan karena khawatir ekonomi negara jadi tidak bergerak.

"Rakyat tidak hanya berisiko terpapar Covid-19, tapi juga PHK," katanya.

Namun, Sonny menegaskan pentingnya adaptasi perubahan perilaku pada kebiasaan baru. Penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akan terjadi apabila para pelaku ekonomi menerapkan prokes.

Menurut pengamatannya, kesalahan umum yang sering terjadi di tempat wisata adalah pengelola menjual tiket di lokasi. Hal ini menyebabkan kerumunan tidak bisa diprediksi. Seharusnya pengelola tempat wisata menjual tiket secara daring, jadi pengunjung bisa dibatasi agar tidak melebihi 50 persen kapasitas, atau 30 persen untuk beberapa tempat wisata lain.

"Dari pengelola harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Jadi aktivitas usaha bisa jalan, prokes juga bisa jalan," tutupnya.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini