Beda Haluan dengan Sri Mulyani, Luhut Dikritik Habis-Habisan: Kontra Produktif!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Soal program kerja dari Bali alias Work From Bali, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati terkesan tak senada. Luhut begitu ngegas, sedangkan Sri Mulyani malah ngerem.

Program Work From Bali digaungkan Luhut. Program ini khususnya untuk kementerian yang berada di bawah koordinasinya. Seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian Investasi. Baca Juga: Ketika Hemat Anggaran Tak pada Tempatnya, Gaji Ke-13 Disunat dan PNS Disuruh Work From Bali

Nantinya, PNS dari Jakarta itu akan ditempatkan di 16 hotel yang berada di kawasan resort Nusa Dua yang dikelola BUMN: Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Hal ini sesuai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) mengenai Dukungan Penyediaan Akomodasi untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali antara Kemenko Marves dan pihak ITDC. Baca Juga: Gegara Pernyataan Luhut: Jangan Salahkan Rakyat Kalau Bilang Omong Kosong Deh Pemerintah

“Nota kesepahaman ini dibuat sebagai upaya mendukung peningkatan pariwisata The Nusa Dua Bali dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Akan berlaku untuk tujuh kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves,” ungkap Luhut, Jumat (20/5). 

Kenapa harus di Bali? Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Odo RM Manuhutu mengatakan, hal ini untuk membantu membangkitkan ekonomi Bali yang terpuruk karena pandemi Corona. Sejak pandemi, ekonomi Pulau Dewata itu nyungsep hingga minus 9 persen.

Selain itu, Bali juga akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan 12 sidang internasional selama setahun ke depan. “Tingkat okupansi hotel-hotel di Bali hanya 10 persen dalam 14 bulan, ini mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan,” kata Odo.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno berharap, MoU antara Kemenko Marves dan ITDC dapat memberikan dampak positif pada pariwisata dan perekonomian Bali. Sebab, pemerintah terus melakukan berbagai upaya pemulihan pariwisata Bali, yang pada tahap ini diprioritaskan untuk wisatawan domestik.

Direktur Utama ITDC, Abdulbar M Mansoer berharap, program Work From Bali dapat meningkatkan kepercayaan diri wisatawan untuk berkunjung ke Bali. “Tentunya kami juga berharap program ini dapat meningkatkan okupansi hotel di kawasan Nusa Dua. Sehingga dapat mendukung pemulihan kembali pariwisata Bali,” ucapnya.

Namun, di tengah gencarnya seruan Work From Bali, Sri Mulyani justru menerbitkan Surat Menteri Keuangan perihal penghematan belanja kementerian dan lembaga (K/L) tahun anggaran 2021. Surat bernomor S-408/MK.02/2021 ini ditujukan untuk seluruh menteri kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, para kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan para pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

Dalam surat tersebut, terdapat tujuh poin penting mengenai permintaan penghematan anggaran belanja tahun anggaran 2021. Di poin pertamanya disebutkan, dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional diperlukan langkah strategis berupa penghematan belanja K/L TA 2021.

Bagaimana tanggapan pengamat? Ekonom Indef, Bhima Yudhistira mengkritik habis-habisan program Work From Bali. Menurutnya, program ini tidak sesuai dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas tahun 2021. Pada kuartal I tahun ini, realisasi anggaran perjalanan dinas dan pertemuan turun Rp 1,8 triliun atau minus 35,6 persen secara tahunan. Tepatnya, kuartal I-2020 mencapai Rp 4,9 triliun, sedangkan periode yang sama tahun ini hanya Rp 3,1 triliun.

Bhima menilai, program ini kontra produktif dengan upaya pemerintah yang masih kesulitan mengatur defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perlu diingat, dari struktur belanja perjalanan dinas juga terdapat alokasi uang saku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Artinya, multiplier effect yang diharapkan pun tidak akan terjadi. Karena anggaran itu akan berkutat di lingkaran pemerintah.

“Sementara kalau dalihnya membantu sektor pariwisata, sebaiknya seluruh alokasi perjalanan dinas yang masih tersisa langsung diberikan dalam bentuk bantuan subsidi upah ke pekerja pariwisata, atau dalam bentuk stimulus langsung ke pengusaha yang terdampak. Itu jauh langsung tepat sasaran,” saran Bhima.

Selain itu, Bhima juga ragu program ini bisa mengerek perekonomian Bali. Alasannya, pemerintah memiliki kebiasaan menginap di hotel bintang 3 ke atas. Dengan begitu, sulit rasanya pelaku UMKM dapat merasakan dampak belanja perjalanan dinas tersebut.

Berbeda dengan Bhima, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah justru memandang baik program ini. Menurutnya, perekonomian Bali jauh lebih terpuruk ketimbang pasca terjadi bom Bali. Ironinya lagi, masyarakat di sana sangat bergantung dari pariwisata.

“Harus ada upaya untuk membantu dunia pariwisata Bali atau bahkan masyarakat Bali secara keseluruhan. Saya kira itu yang melatarbelakangi ajakan Work From Bali,” ulas Piter.

Info yang didapat Piter, saat ini Bali cukup aman untuk dijadikan tempat bekerja secara online. Menurutnya, anjuran Luhut bersifat selektif, karena hanya pekerjaan tertentu saja. Seperti konsinyiring penulisan laporan, rapat-rapat pembahasan regulasi atau peraturan pemerintah hingga undang-undang.

Positifnya, program ini bisa menciptakan keyakinan untuk kembali melancong ke Pulau Dewata. Mengingat, pemerintah terus mempersiapkan program-program wisata yang aman dan nyaman dengan memenuhi protokol kesehatan.