TPS Dibuka, Bashar Al Assad Diramalkan Tetap Pegang Kursi Dinasti Kekuasaan

Warta Ekonomi, Damaskus -

Suriah membuka tempat pemungutan suara (TPS) untuk pemilihan presiden (pilpres), Rabu (26/5/2021). Pilpres ini diramalkan akan kembali dimenangkan Presiden Bashar Al-Assad. Ia akan menjabat untuk periode keempat.

Pemerintah mengeklaim, pilpres menunjukkan Suriah berfungsi normal walau didera perang saudara selama sepuluh tahun. Namun, oposisi dan negara-negara Barat memandang pemilihan ini hanya untuk mengesahkan cengkeraman kekuasaan Assad.

Baca Juga: Konflik Kian Meluas, Tiga Roket Ditembakkan ke Israel dari Suriah

Assad maju melawan profil kandidat yang tidak kuat. Dua kandidat presiden yang maju dalam pemilihan ini, antara lain, mantan deputi menteri kabinet, Abdallah Saloum Abdallah, dan ketua partai oposisi yang kecil, Mahmoud Ahmed Marei.

Terlihat ratusan mahasiswa mengantre untuk memberikan suara di Fakultas Seni Damascus University. Beberapa bus diparkir di depannya.

"Kami datang untuk memilih Presiden Bashar al-Assad. Tanpanya Suriah tidak akan menjadi Suriah," kata mahasiswi keperawatan, Amal, Rabu.

"Dengan darah dan jiwa, kami korbankan nyawa kami untuk Anda, Bashar," kata mahasiswa lain yang bersorak di depan tempat pemungutan suara.

Assad mulai menjabat pada 2000 setelah kematian ayahnya, Hafez Al Assad, yang telah berkuasa di Suriah selama 30 tahun. Kekuasaan Assad dikonsolidasikan oleh perang saudara yang berlangsung selama satu dekade. Perang saudara ini pecah seusai pengunjuk rasa menggelar demonstrasi damai menentang kekuasaan otoriternya pada 2011.

Konflik di Suriah telah menewaskan ratusan ribu orang dan mendorong 11 juta orang mengungsi, sekitar setengah dari total populasi negara itu.

Laman the Guardian menyebutkan, sekutu Suriah, yaitu Rusia dan Iran, mungkin memperkuat kekuasaan Assad dari luar. Sementara kekuasaan dinasti Assad yang telah membentang selama beberapa dekade mencengkeram Suriah di berbagai lini.

Pada Selasa (25/5/2021), menteri luar negeri Prancis, Jerman, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) mengeluarkan pernyataan mengenai pemilihan ini. Mereka mengatakan kekhawatiran bahwa pemilihan tidak akan berlangsung bebas dan adil.