Kasus Antigen Palsu, Kimia Farma Perkuat Sistem Layanan Digital

Warta Ekonomi, Jakarta -

Komisi VI DPR RI baru saja mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah Direktur Utama BUMN Farmasi yakni PT. Kimia Farma Tbk, PT. Indofarma Tbk, dan PT. Bio Farma (Persero) terkait tindak lanjut penyelesaian kasus pemalsuan antigen serta proses distribusi vaksin kepada masyarakat.

Direktur Utama PT. Kimia Farma, Verdi Budidarmo mengatakan bahwa ada 5 langkah pembenahan terhadap penanganan kasus tindak lanjut antigen palsu yaitu restrukturisasi organisasi, penguatan sistem layanan digital, sinergi dengan stakeholder, audit sistem pengawasan internal dan quality assurance officer.

Baca Juga: Perdana di Sektor Perbankan, BCA Kerja Sama dengan Kimia Farma Laksanakan Vaksinasi Gotong Royong

“Dimana sistem registrasi ID pelanggan secara digital, lalu hasil pemeriksaan antigen yang awalnya manual menjadi QR code, proses pembayaran cashless yang menggunakan mesin EDC dan QRIS kemudian pemasangan Barcode pada produk Kimia Farma,” ujar Verdi.

“Kami juga melakukan reinforcement akhlak dilakukan sosialisasi dan aktivasi core values akhlak ke seluruh karyawan dan tenaga outsouring,” imbuhnya. 

Salah satu yang turut mennaggapi kasus tersebut Anggota DPR RI dari fraksi PKB Nasim Khan.

“Banyak oknum bangsa kita yang mempermainkan tentang kemaslahatan umat khusunya di bidang kesehatan yaitu vaksin dan antigen. Kami mohon Farma Group ingin agar lebih berhati-hati kedepannya. Ini kedzaliman termasuknya, gara-gara antigen palsu sehingga rakyat harus jadi korban karena menyangkut nyawa manusia, Mari kita berpikir kemaslahatan, segala hal ditata,” tegasnya.

Disisi lain, Wakil Ketua Komisi VI Gde Sumarjaya Linggih mengingatkan BUMN Farmasi agar segera melakukan penetrasi vaksin secepatnya kepada masyarakat dikarenakan hal itu sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi. 

“Semakin lambat Bapak melakukan penetrasi terhadap vaksin, maka kerugian negara akan semakin banyak, bukan hanya kerugian negara dalam hal pengadaan vaksinnya tapi kerugian negara terhadap ekonomi. Keterlambatan vaksin daya rusaknya ekonominya tinggi sekali,” ujar Linggih.