Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Data Bansos Amburadul, Proyek Infrastruktur Ngawur, Belanja APBN Ngalor-Ngidul, Jokowi Panen Jengkel

Data Bansos Amburadul, Proyek Infrastruktur Ngawur, Belanja APBN Ngalor-Ngidul, Jokowi Panen Jengkel Kredit Foto: Instagram Jokowi
Warta Ekonomi -

Presiden Jokowi kembali mengumbar kekecewaannya ke publik terkait kinerja para anak buahnya. Sebenarnya, hal seperti ini bukan barang baru. Yang langka karena dalam satu kesempatan, Jokowi sampai mengungkap banyak kejengkelan. Nah, ini baru lain dari biasanya.

Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021, kemarin, dimanfaatkan Jokowi untuk meluapkan kejengkelannya. Kali ini, penyebabnya banyak. Mulai dari data bantuan sosial yang masih amburadul, proyek infrastruktur yang ngawur, hingga belanja APBN yang masih ngalor ngidul.

Acara yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, itu dihadiri langsung unsur pimpinan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hadir juga Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ada juga sejumlah Menteri Kabinet Indoneia Maju, gubernur, bupati dan wali kota yang mengikuti acara itu secara virtual.

Baca Juga: Tetap Mau Nyapres, Ganjar Bisa Banget Berlaga di Konvensi Parpol Satu Ini

Sejak acara dimulai, wajah Jokowi yang tertutup masker hitam terlihat begitu serius. Jarang senyum. Bahkan, di awal sambutannya, Jokowi sudah blak-blakan menyampaikan kritiknya pada sejumlah program.

Pertama, soal APBN yang terkesan ngalor-ngidul. Presiden menganggap realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah masih rendah. Untuk pemerintah pusat, kurang dari 15 persen.

Sedangkan Pemda malah kurang dari 7 persen. Begitu juga dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang total anggarannya hampir Rp 700 triliun itu, baru terpakai sekitar 24,6 persen saja.

Realisasi pengadaan barang dan jasa yang masih rendah, ikut disorot Jokowi. Pada kuartal pertama, realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian dan lembaga baru sekitar 10,98 persen.

“Kemudian pengadaan barang dan jasa untuk Pemda masih kurang dari 5 persen. Ini yang harus diikuti dan dikawal, dibantu,” kata Jokowi dengan mimik muka yang serius.

Padahal, kata dia, pemerintah di kuartal II ini sudah mematok pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen.

“Tentunya ini berat. Tapi kita harus optimis. Makanya, penyerapan anggaran dan belanja daerah ini harus diperhatikan benar-benar,” tegasnya.

Baca Juga: Pria Buleleng Diringkus usai Curi Tabung Gas-Barang Elektronik

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: