Buat Gaduh! Waketum MUI Minta Soal TWK KPK Dibuka ke Publik

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI, Anwar Abbas, menyoroti rencana puluhan pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Padahal menurut Anwar, mereka adalah pegawai yang telah terbukti kinerjanya dalam memberantas korupsi.

"Jadi mereka-mereka ini sebenarnya adalah orang yang telah secara nyata memperlihatkan dirinya lewat perbuatan dan tindakannya bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai bangsa dan negaranya. Karena, dia tidak mau bangsa dan negaranya dirusak dan dibusukkan oleh para koruptor yang telah merusak dan menggerogoti bangsa dan negaranya," kata Anwar dalam keterangannya, Senin (31/5/2021).

Baca Juga: Presiden Lapor Kasus Besar Tapi Nggak Direspons, KPK Lindungi Hiu Atau Seneng Makan Teri?

Anwar juga mengakui penasaran pertanyaan seperti apa yang diajukan penguji pada saat TWK, baik secara tertulis maupun secara lisan. Untuk itu, dia menilai agar masalah ini tidak menimbulkan kegaduhan dan tidak merusak citra pemerintah terutama KPK, sebaiknya tim penguji menyampaikan secara terbuka soal-soal yang sudah mereka berikan kepada calon ASN tersebut.

"Agar sebagai warga bangsa kita tidak bertanya-tanya dan tidak curiga bahwa tes wawasan kebangsaan ini telah dijadikan sebagai alat dan dasar oleh pimpinan KPK untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak mereka sukai dengan melabeli mereka yang tidak lolos tersebut dengan sikap intoleran dan radikalisme," ujar Anwar.

Padahal menurut dia, sebagai ASN mereka memang seharusnya bersikap intoleran terhadap sikap dan tindak korupsi yang dilakukan oleh para koruptor. Mereka juga harus bersikap keras dan radikal dalam menghadapi orang-orang yang telah merusak bangsa dan negaranya.

Anwar mempertanyakan kesalahan apa yang dibuat oleh 75 orang pegawai KPK yang telah terbukti kinerjanya. Menurut Anwar, pemerintah dalam hal ini KPK adalah orang yang diamanati oleh rakyat untuk bisa menjalankan tugasnya melindungi serta menyejahterakan rakyat serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

"Tapi KPK dalam hal ini rasanya kok tidak bisa berbuat seperti itu, tapi malah sebaliknya? Inilah sebuah tanda tanya besar yang membuncah di hati kita bersama yang harus bisa dijelaskan oleh pihak terkait dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya serta secara sejujur-jujurnya. Agar kita semua tahu dan faham duduk masalahnya serta tahu kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di dalam penyelenggaraan tesnya," ujarnya.