AHY Bicara Demokrasi Sehat dan Korupsi, Sentil TWK KPK yang Tak Relevan dengan Tugas

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan peringatan serius terkait kasus tindak pidana korupsi. Dia menginstruksikan kepada seluruh kadernya, agar wajib menghindarkan diri dari praktik itu.

“Saya terus mengingatkan diri, keluarga besar Partai Demokrat untuk menghindarkan diri kita dari praktik yang merugikan negara, termasuk korupsi,” ujar AHY melalui keterangan tertulis kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca Juga: Anak Buah AHY Terheran-heran, Kok Wilayahnya Anies Raih Nilai E Penanganan Covid-19, Padahal...

AHY tidak menampik, godaan untuk kesejahteraan hidup seolah tidak ada batasnya. Bahkan, putra sulung Presiden Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyebut sifat dasar manusia, selalu memiliki ambisi, dan selalu bisa tergoda.

Meski begitu, kata dia, penting digaris bawahi, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap pemerintahan maupun partai politik agar bebas korupsi. Apalagi, sudah ada amanat reformasi 1998 yang menyiratkan bangsa ini terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Demokrasi itu banyak implikasinya. Untuk tetap sehat, hukum tegak di negara kita, adil untuk semua, justice for all,” ucapnya.

Dikatakan, masih adanya tokoh masyarakat yang terlibat kasus korupsi menjadikan pentingnya edukasi. Tapi, tak cukup hanya intelektual, tetapi juga karakter. Menurutnya, membentuk karakter kepribadian jauh lebih sulit dibanding kemampuan intelektual seseorang.

Selanjutnya yang tak kalah pentingnya adalah integritas. Ini penting karena termasuk kejujuran dan sifat amanah. Ini bisa dilakukan sejak kecil, bisa di lingkungan keluarga maupun pendidikan. Termasuk, ketika seseorang berada di posisi dan profesi tertentu.

Soal dugaan pelemahan aksi pemberantasan korupsi melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), AHY menilai, tes itu tidak relevan dengan tugas-tugasnya.

Apalagi, katanya, Presiden Jokowi juga berpesan untuk tidak menjadikan TWK ini sebagai parameter mendiskualifikasi seseorang. Intinya, Partai Demokrat berharap agar seluruh lembaga penegak hukum, baik itu KPK, Kejaksaan, dan Polri bisa tampil maksimal melawan korupsi.

“Kita terus mendukung upaya-upaya para otoritas yang memang ditugaskan atau mendapatkan amanah untuk bisa menegakkan hukum atas kasus-kasus korupsi,” ungkapnya.