Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sebagai Kader PDIP yang Baik, Mas Ganjar Nyatakan Tak Akan Nyapres di 2024

Sebagai Kader PDIP yang Baik, Mas Ganjar Nyatakan Tak Akan Nyapres di 2024 Kredit Foto: Instagram/Ganjar Pranowo
Warta Ekonomi, Jakarta -

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kembali sibuk mengklarifikasi urusan pencapresannya. Kali ini, dengan tegas Ganjar menyatakan tidak sedang menggalang kekuatan untuk nyapres di 2024. Mas Ganjar ciyus nih?

“Sing arep maju iki sopo? (yang mau maju itu siapa) ke Pilpres 2024,” kata Ganjar, usai menghadiri acara seminar di kawasan Taman Budaya Jawa Tengah, Solo, Selasa (1/6) sore.

Baca Juga: Seorang Dukun Ramal Perempuan ini Bisa jadi Capres Bersaing dengan Ganjar

Sehari kemudian, tepatnya kemarin, Ganjar kembali bicara soal pilpres. Kali ini, dia bilang, PDIP sudah memiliki aturan soal pencapresan.

“Di PDIP itu, seluruh keputusannya sesuai dengan Kongres V, diserahkan kepada Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri). Sudah, titik, tidak ada komanya,” kata Ganjar sebelum memimpin rapat vaksinasi Covid-19 di Kantor Pemprov Jateng.

Ganjar menegaskan, saat ini sedang fokus menangani lonjakan kasus Covid-19 di Jateng, terutama di Kabupaten Kudus. Sebagai gubernur, dia bertugas membereskan masalah tersebut.

Lantas, bagaimana dengan kelompok relawan Ganjarist yang mendeklarasikan dirinya sebagai capres? Mantan anggota DPR dua periode itu mengaku tak tahu menahu. Dia tidak mengenal seorang pun dari relawan yang mengatasnamakan diri sebagai Ganjarist. “Nggak-enggak (tidak kenal),” ujar Ganjar.

Dia pun menanggapi soal kabar hubungannya dengan Puan Maharani yang dikabarkan tengah renggang.

“Hingga saat ini, saya sama Mbak Puan baik-baik saja, tidak ada masalah,” tandasnya.

Politisi PDIP, Sony T Danaparamita menilai, pernyataan Ganjar tidak maju itu memang sudah semestinya dilakukan. Menurutnya, semua kader PDIP mengerti semua urusan penugasan sudah diatur dalam aturan partai. Begitu juga soal urusan capres. Itu merupakan hak prerogratif Ketua Umum.

“Kalau tidak mengetahui itu, berarti dia bukan kader partai,” katanya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Alfi Dinilhaq

Bagikan Artikel: