Kejahatan Perang, Pemimpin Dunia Ramai-ramai Berusaha Gendong Israel ke ICC

Kejahatan Perang, Pemimpin Dunia Ramai-ramai Berusaha Gendong Israel ke ICC Kredit Foto: Reuters

Lebih dari 50 mantan perdana menteri, menteri luar negeri, dan pejabat lembaga internasional mendukung Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyelidiki kejahatan perang Israel. Tokoh-tokoh dari seluruh penjuru Eropa menandatangani surat terbuka itu.

Mantan Sekretaris Jenderal Nato Javier Solana dan mantan Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Hans Blix turut menandatanganinya. Para penandatangan mengkritik sekutu-sekutu Israel seperti Inggris dan Amerika Serikat (AS) yang menghalangi penyelidikan ICC.

Baca Juga: Sudah Perangi Hamas dan Duit Melimpah, Israel Ketahuan Masih Minta USD1 Miliar ke Amerika

"Kami menyaksikan dengan sangat khawatir perintah eksekutif yang dikeluarkan mantan Presiden AS Donald Trump dan sanksi-sanksi yang ditetapkan terhadap staf ICC dan keluarga mereka," kata para penandatangan surat terbuka tersebut seperti dikutip Middle East Monitor, Kamis (3/6).

Mereka juga mengecam 'meningkatnya serangan' tidak hanya pada staf ICC. Tapi juga lembaga swadaya masyarakat yang bekerja sama dalam penyelidikan terhadap kejahatan perang Israel.

"Kini yang sangat mengkhawatirkan kritik tak beralasan publik ke ICC mengenai penyelidikan atas tuduhan kejahatan yang dilakukan di wilayah pendudukan Palestina, termasuk tuduhan anti-Semit yang tanpa dasar," kata mereka.

"Sudah diakui dan ditetapkan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi serius dari semua pihak penting untuk meraih perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan, pada kasus Israel-Palestina ini sama seperti Sudan, Libya, Afghanistan, Mali, Myanmar, Kolombia dan Ukraina," tambah para penandatangan.  

Para penandatangan menegaskan upaya mendiskreditkan ICC dan menghalangi penyelidikan tidak dapat ditoleransi, terutama bila masyarakat internasional serius dalam mempromosikan dan menegakan keadilan di seluruh dunia. Pemimpin dunia dan kelompok pro-Israel telah mengajukan keluhan terhadap ICC.

"Kami mengerti kekhawatiran keluhan dan penyelidikan bermotif politik, tapi kami sangat yakin statuta Roma menjamin kriteria keadilan tertinggi dan memberikan ruang penting untuk mengatasi kebebalan hukum di dunia bagi kejahatan yang paling serius, kegagalan dalam bertindak akan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan," kata para penandatangan.

Mantan Presiden AS Donald Trump memusuhi ICC pada bulan Juni lalu ia memberikan sanksi pada jaksa dan pejabat mahkamah internasional itu. Pemerintah Presiden Joe Biden mencabut sanksi-sanksi tersebut. Tetapi Washington marah ICC menyelidiki dugaan kejahatan perang Israel.

Faktanya, Kemenkominfo mencatat ada sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi Covid-19 selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini