Kepemimpinannya Dipertanyakan Usai Kim Jong-un Lakukan Perombakan Rezim, Apa Alasannya?

Kepemimpinannya Dipertanyakan Usai Kim Jong-un Lakukan Perombakan Rezim, Apa Alasannya? Kredit Foto: Antara/KCNA via REUTERS

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sedang mengatur ulang pemerintahan negaranya untuk beroperasi seperti taman bermain diktator dan lebih seperti sebuah organisasi yang dapat menangani banyak krisis sekaligus.

Menurut laporan minggu ini dari CNN, Reuters, dan outlet media lainnya, Kim menunjuk orang kedua secara de facto pada bulan Januari untuk membantu memimpin Partai Buruh Korea yang berkuasa di negara itu.

Baca Juga: 2 Orang yang Bakal Bantu-bantu Kim Jong-un Tidak Jelas, Analis Sampai Dibuat Bingung: Ini Beda...

Sebagai “sekretaris pertama”, gelar yang dipegang Kim sendiri dari tahun 2012 hingga 2016 (dia mengambil peran yang lebih besar sebagai “sekretaris jenderal” pada Januari 2021), orang yang belum dikenal ini akan menjadi “perwakilan” lalim untuk WPK.

Dalam laporan Vox, Kamis (3/6/2021) para ahli dengan cepat mengatakan bahwa orang ini sebenarnya bukan orang kedua di Korut. Ini paling baik semacam peran sekretaris eksekutif, seseorang yang memiliki wewenang untuk menangani operasi partai sehari-hari tetapi tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan penting tanpa persetujuan bos.

“Itu berarti tidak ada perubahan status [Kim] sebagai pemimpin tertinggi Korut, tetapi itu akan berarti perubahan dalam gaya kepemimpinannya,” kata Rachel Minyoung Lee, seorang rekan yang berbasis di Seoul di think tank Stimson Center di Washington, DC .

Faktanya, "Kim secara teknis selalu memiliki 'pemimpin kedua' di setiap partai, negara bagian, dan institusi militer," tambahnya.

Peran baru dan belum pernah terjadi sebelumnya, kemudian, sebenarnya bukan tentang beberapa pejabat Korut yang sudah terkenal mendapatkan lebih banyak otoritas. Sebaliknya, ini adalah reformasi terbaru Kim untuk memastikan rezimnya dapat menangani semua urusan negara tanpa masukan langsungnya yang konsisten.

“Ini seharusnya menunjukkan kepada kami bahwa Kim melakukan sesuatu secara internal,” kata Ken Gause, direktur program analisis musuh di CNA, sebuah think tank yang berbasis di Virginia. “Dia mengubah rezim ini dan menjadikannya organisasi yang lebih normal.”

Faktanya, Kemenkominfo mencatat ada sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi Covid-19 selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini