Kisruh Demokrat, Kubu Moeldoko Kukuh Banget Minta Hal Ini ke Mas AHY

Kisruh Demokrat, Kubu Moeldoko Kukuh Banget Minta Hal Ini ke Mas AHY Kredit Foto: Antara

Sekjen Partai Demokrat kubu Moeldoko, Jhoni Allen Marbun, bersikukuh meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk hadir dalam sidang mediasi gugatan yang dilayangkan Partai Demokrat kubu AHY.

AHY menggugat 12 orang yang terlibat pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Baca Juga: Sukses Bungkus Moeldoko, Kabar Terbaru dari Mas AHY: Demokrat Masuk Fase Kebangkitan

Dalam proses mediasi yang digelar tertutup hari ini, kubu AHY diwakili oleh Sekjen Teuku Riefky Harsya dan kuasa hukumnya, Bambang Widjodjanto. Dengan ketidakhadirannya hari ini, AHY, kata Jhoni Allen telah tiga kali tidak hadir.

"Ya jelas mediasi itu kan harus official yang hadir ya kan. Jadi AHY tiga kali berturut-turut tidak hadir karena dia merasa sudah berkuasa, dia tidak taat hukum," kata Jhoni Allen, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (3/6).

Menurut Jhoni Allen, kehadiran Riefky dan Bambang Widjojanto belumlah cukup. Sebagai penggugat, AHY sudah seharusnya hadir dalam proses mediasi.

"Jadi tinggal kita menjawab proses mediasinya secara tertulis. Kan penggugat nggak hadir tiga kali berturut turut. Itu itikad baik kan pasal 7 ayat 2 dua kali berturut turut nggak hadir kan nggak ada itikad baik berdasarkan Perma. Sementara penggugat 2 Sekjen (Riefky) yang saya tahu dia hanya sebagai pembantu ketua umum," keluhnya.

Dalam proses mediasi ini, kubu AHY meminta Jhoni Allen dan 11 orang lainnya selaku pihak tergugat mengakui hasil Kongres Demokrat 2020 yang memilih AHY sebagai Ketum. Apalagi, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengesahkan kepengurusan kubu AHY.

Riefky mengatakan, permintaan pengakuan itu merupakan satu poin yang mereka masukkan dalam proposal yang diberikan kepada pada Jhoni dkk selaku tergugat.

Menanggapi hal ini, Jhoni Allen menyatakan, gugatan yang diajukan AHY berbeda substansi dengan keputusan Kemenkumham. Apalagi, katanya, poin tersebut bukan diajukan oleh AHY sebagai penggugat I.

"Bukan soal setuju dan tidak setuju, substansi apa Sekjen sebagai pembantunya. Yang penggugat 1 nya siapa kan AHY. AHY tidak hadir berkali-kali. Dua kali aja berturut-turut sudah tidak punya itikad baik apalagi tiga kali berturut turut. Tidak bisa diwakilkan prinsipal itu," tandas Jhoni.

Faktanya, Kemenkominfo mencatat ada sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi Covid-19 selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Rakyat Merdeka. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Rakyat Merdeka.

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini