Ngotot Mau Jokowi Tiga Periode, PDIP Sampai Ungkit Zaman Bung Karno dan Soeharto

Ngotot Mau Jokowi Tiga Periode, PDIP Sampai Ungkit Zaman Bung Karno dan Soeharto Kredit Foto: Twitter: @PDI_Perjuangan

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon mengatakan, wacana Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden Republik Indonesia tiga periode merupakan hal yang realistis. Sebab, pernah ada pemimpin republik ini yang menjabat lebih dua periode.

“Itu realistis (3 periode). Karena zaman Bung Karno (Soekarno) lebih dari 2 periode, Soeharto lebih dari 2 periode,” kata Effendi saat diskusi virtual pada Sabtu, 5 Juni 2021.

Baca Juga: Mengejutkan, Prabowo hingga Anies Kalah Telak dari Jokowi, Tiga Periode?

Menurut dia, masalah periodesasi itu merupakan kesepakatan yang dituangkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945. Jadi, saat ini ketika ada wacana untuk tiga periode merupakan hal yang baik.

“Katakan saat ini atau mewacanakan untuk tiga periode, dan di situ berpeluang kembali untuk meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi. Saya kira hal baik juga,” ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Mau Tiga Periode, Rakyat Kasih Restu?

Karena, kata dia, melihat peta 9 Fraksi di DPR juga sepertinya akan setuju apabila Jokowi kembali menjadi Presiden RI untuk periode ketiganya. Tentu, Effendi bukan mengklaim tapi sesuai dengan pengamatan.

“Pengamatan saya teman-teman partai di line juga setuju, pengamatan saya tidak mengklaim. Karena umumnya enak dan nyaman, tinggal konstituen masyarakat melihat daripada harus mencari figur baru, coba-coba. Ya presiden ini aja kita teruskan. Ini yang kami rasakan juga, baik di Senayan maupun kehidupan sehari-hari,” jelas dia.

Baca Juga: Bocoran Survei: Lumayan Kuat yang Ingin Jokowi Tiga Periode

Sementara Politisi Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily berbeda pandangan dengan rekan koalisinya terkait wacana jabatan Presiden Jokowi ditambah tiga periode. Menurut dia, Golkar belum membahas sama sekali soal adanya wacana perubahan konstitusi UUD RI 1945.

“Karena kalau masuk, nanti agendanya akan banyak dalam konteks pembahasan konstitusi itu. Pertama soal GBHN, penguatan DPD, wacana tiga periode dan hal lainnya. Kenapa kami tidak membahas itu, karena terlalu banyak membuka kotak pandora baru bagi agenda-agenda lain,” kata Ace.

Saat ini, kata Ace, bangsa Indonesia membutuhkan keseriusan agar fokus dalam penanganan COVID-19. Oleh karena itu, pembahasan tiga periode jabatan Presiden berkaitan amandemen konstitusi tidak menjadi bagian prioritas pembahasan.

Faktanya, Kemenkominfo mencatat ada sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi Covid-19 selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Lihat Sumber Artikel di Viva Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Viva. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Viva.

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini