Ogah Koalisi dengan PKS dan Demokrat, 'PDIP Sombong Banget'

Ogah Koalisi dengan PKS dan Demokrat, 'PDIP Sombong Banget' Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai sombong karena menolak berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Sikap ini dinilai tak etis, meski dalam konteks pertarungan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap, partainya memiliki basis berbeda dengan PKS dan Demokrat. Sehingga, aku Hasto, sangat sulit PDIP berkoalisi dengan PKS dan Demokrat.

“Bagi PDIP kerja sama politik itu basisnya harus ideologi. PDIP berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda. Sangat sulit berkoalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal,” ujarnya.

Baca Juga: Tantangan Besar Satukan Puan Maharani-Anies Baswedan, Politikus PDIP: Siap Perjuangkan! Asal...

Begitu pula dengan Demokrat. Partai kepala banteng ini sulit membangun koalisi. Hal itu lantaran ideologi PDIP dengan Demokrat berbeda. “Basisnya berbeda. (Demokrat) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tetapi bertumpu pada kekuatan massa. DNA-nya berbeda dengan Demokrat,” tegasnya.

Dengan ketidakcocokan dengan dua partai itu, dirinya berharap tidak perlu lagi ada pihak-pihak yang berusaha membuat PDIP berkoalisi dengan PKS dan Demokrat.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, pernyataan Hasto itu berkaitan dengan Pilpres 2024. Meski demikian, dia mempertanyakan, kenapa PDIP kerap berkoalisi dengan PKS dan Demokrat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Kalau begitu, ya PDIP jangan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat di Pilkada 2024,” kata Ujang, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia menilai, keputusan menolak itu seolah-olah keputusan emosional ketimbang rasional. “Ya begitulah kalau emosional yang lebih dikedepankan, maka rasional hilang,” ujarnya.

Dipaparkan, meski di Pilkada beberapa daerah, PDIP mampu menyalonkan sendiri, namun tetap saja membutuhkan koalisi dan bisa saja berkoalisi dengan kedua partai itu.

“Jangan bersikap sombong. Koalisi tetap dibutuhkan partai manapun,” ujarnya.

Faktanya, Kemenkominfo mencatat ada sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi Covid-19 selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Rakyat Merdeka. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Rakyat Merdeka.

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini