Rencana Demo Driver Gojek Karena Insentif, Apa Kata Gojek dan Asosiasi?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Beredar di media sosial rencana mogok masal yang akan dilakukan mitra driver Gojek dengan cara off bid atau mematikan aplikasi. Dari tangkapan layar yang beredar, diketahui inisiatif mogok masal diklaim berasal dari pengubahan insentif yang diterima.

"Aksi mogok dilakukan oleh driver Gokilat (gosend) menyikapi tindakan sepihak GoTo yang menurunkan insentif. Pemogokan dilakukan di Bandung & Jabodetabek," ujar siaran pers dalam tangkapan layar tersebut.

Baca Juga: Wow, Merger Gojek-Tokopedia Bakal Sumbangkan Rp300 Triliun Buat Perekonomian

Siaran pers dalam tangkapan layar tersebut juga menyoroti perubahan insentif yang baru bertentangan dengan UU nomor 20 tahun 2008 dan Permenhub nomor 12 tahun 2019.

Dalam siaran pers tersebut, perubahan insentif berubah dari yang semula insentif Rp 10 ribu untuk 5 kali pengantaran menjadi Rp 1.000 untuk pengantaran pertama hingga kesembilan.

Rinciannya insentif sebelumnya:

• 8 Pengantaran = Rp 30 ribu
• 10 Pengantaran = Rp 45 ribu
• 13 Pengantaran = Rp 60 ribu
• 15 Pengantaran = Rp 100 ribu

Adapun insentif yang baru, untuk pengantaran ke-9 sampai ke-14 sebesar Rp 2.000, sementara pengantaran di atas 15 kali mendapat insentif Rp 2.500 per pengantaran.

Dari perusahaan, Audrey P. Petriny, VP Corporate Communications Gojek mengatakan bahwa "kebijakan penyesuaian hanya dilakukan terhadap skema insentif untuk memberikan peluang yang lebih besar bagi lebih banyak mitra untuk dapat memperoleh insentif".

"Kebijakan ini merupakan langkah untuk lebih memeratakan jumlah mitra yang dapat memperoleh insentif tersebut, sehingga semakin banyak mitra yang berpeluang mendapatkan penghasilan tambahan di masa pemulihan pandemi. GoSend juga memiliki berbagai program apresiasi bagi mitra dengan performa baik. Di sisi lain, GoSend juga terus meningkatkan jumlah permintaan pelanggan melalui berbagai program pemasaran, pengembangan teknologi dan inisiatif lainnya, disamping terus menjaga dan meningkatkan standar layanan yang lebih baik," ujarnya dalam pesan singkat hari ini (8/6/2021).

Sementara terkait dengan mogok masal, Asosiasi Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) mengakui mengetahui adanya usulan tersebut. Namun Ketua Presidium Garda Igun Wicaksana merespon siaran pers yang viral tersebut.

"Saya cek rekan-rekan di lapangan tidak ada aksi mogok, hanya sebaran-sebaran saja di medsos karena pihak penyebar rilis atau berita juga tidak memberikan informasi kepada Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia," ujarnya ketika dihubungi sore kemarin (7/6/2021).