Menaker: BLK Komunitas Wajib Bersinergi dengan Industri

Warta Ekonomi, Jakarta -

Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas  wajib bersinergi dengan dunia industri sesuai potensi daerah masing-masing. Dengan bersinergi, lulusan BLK memiliki keterampilan yang memadai, serta lebih mudah terserap pasar kerja.

"Kita dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia usaha dunia industri untuk mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperluas  kesempatan kerja bagi para lulusannya," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah belum lama ini.

Baca Juga: Bank Mandiri Perluas Akses Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan ke Malaysia

Ida menjelaskan sinergi  antara BLK dan industri dapat memastikan lulusan pelatihan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap industri. Pada akhirnya, program pelatihan vokasi akan mengurangi biaya pelatihan/training dan investasi SDM bagi industri,

“Sehingga tercipta simbiosis mutualisme antara BLK dan industri,” tegasnya. Sebagai informasi sejak tahun 2017, telah berdiri 2.127 lembaga BLK Komunitas. BLK komunitas tersebar di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Ida menyebut beberapa bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan antara BLK dan industri. Bentuk kolaborasi tersebut yaitu informasi pasar kerja, pengembangan kurikulum dan pengajaran, pengembangan standar kompetensi kerja dan kualifikasi nasional (SKKNI), sertifikasi kompetensi, On the Job Training (OJT), peningkatan keterampilan wirausaha, pengembangan training center di industri dan menjadi co-manage lembaga pelatihan.

Menurut Ida, dalam memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan kualitas SDM Indonesia, Kemnaker menjadikan program transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar yang dilaksanakan pada saat ini.

Arah kebijakan program ini adalah mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.