Tudingan Dana Haji untuk Infrastruktur, Moeldoko: Menyesatkan!

Tudingan Dana Haji untuk Infrastruktur, Moeldoko: Menyesatkan! Kredit Foto: KSP

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko membantah adanya informasi dana calon jemaah haji Indonesia telah dipakai pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur. "Tidak ada seperti itu. Isu itu menyesatkan," kata Moeldoko di Mataram, Selasa (8/6).

Moeldoko menegaskan, saat ini setoran dana calon jemaah haji yang dikelola pemerintah masih tersimpan aman. Namun, pemberangkatan belum bisa dilakukan karena secara global masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Baca Juga: Mantan Jubir Gus Dur: Kalau Rakyat Mau Percaya Dana Haji Aman, Ayo Uangnya Dipajang di Monas!

"Saya sudah berbicara dengan Pak Anggito (kepala pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji--Red.) bahwa uangnya aman," ujarnya.

Moeldoko menganggap hal itu maklum karena masih dalam suasana pandemi Covid-19. Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa memaksakan untuk memberangkatkan calon jemaah haji ke Tanah Suci karena faktor keselamatan jemaah yang menjadi pertimbangan utama. "Semua negara juga menghadapi persoalan yang sama, atau bukan hanya Indonesia," kata mantan panglima TNI itu.

Menurut Moeldoko, kebijakan pemberangkatan calon jemaah haji sangat berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Karena itu, Pemerintah Indonesia tidak mungkin menerbitkan kebijakan yang akan merugikan kepentingan bangsa dan negara, terlebih bertujuan menghalang-halangi rakyatnya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

"Jadi, tidak benar ada dana calon haji yang dipakai untuk ini-itu. Kalau ada isu macam-macam, itu sudah menyesatkan," katanya lagi kepada wartawan.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu membantah dana ibadah haji untuk pembangunan infrastruktur. "Justru, dana kelolaan haji itu diinvestasikan berisiko kecil. Jadi, tidak ada (dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur)," kata Anggito dalam diskusi virtual bertajuk "Dana Haji Aman".

Anggito menerangkan bahwa alokasi investasi ditujukan pada penanaman modal dengan profil risiko low to moderate. Sebanyak 90 persen dana dialokasikan investasi berbentuk surat berharga syariah negara dan suku korporasi. "Tentu, masih ada investasi-investasi lain yang semua profil risikonya adalah low to moderate," katanya menegaskan.

Anggito mempersilakan masyarakat menonton akun Youtube resmi BPKH yang menjelaskan secara perinci terkait dengan investasi pengelolaan dana haji. Ia meminta masyarakat untuk mengecek laporan keuangan BPKH yang tersedia di laman resmi.

"Silakan diunduh dan dibaca secara cermat, hati-hati, supaya kita bicara fakta dan data," katanya.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini