Anggaran Rp1,7 Kuadriliun: 'Pak Prabowo Dulu Kritik Pemerintah, Sekarang Kok Ngutang?'

Anggaran Rp1,7 Kuadriliun: 'Pak Prabowo Dulu Kritik Pemerintah, Sekarang Kok Ngutang?' Kredit Foto: Antara/Fikri Yusuf

Ketua Centra Initiative dan Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Al A'raf mengkritik rencana pembelian alutsista yang membutuhkan dana sebesar Rp1,7 kuadriliun atau Rp1.700 triliun.

Dia mengatakan, anggaran dana sebesar itu dinilai tidak tepat khususnya di kala pandemi. Terlebih, menurutnya tidak adanya transparansi pada rencana anggaran sektor pertahanan.

Baca Juga: Prabowo Nyapres Lagi di 2024, Biar Sandi Menang, Pasangkan dengan Anies

"Problem modernisasi alutsista bukan hanya masalah besarnya anggaran, ada banyak problem lain yang harus dibenahi. Jadi, peningkatan anggaran pertahanan tanpa transparasni dana dan akuntabilitas itu sama saja memberikan cek kosong," ujar A'raf pada webinar INDEF bertema Kalutnya Rencana Pembelian Alutsista Rp1,7 Triliun, Rabu (9/6/2021).

Lebih lanjut dia menyampaikan, rencana belanja alutsista seharusnya tidak bisa dipersiapkan dalam waktu singkat karena harus menyusun program dengan mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Menurut A'raf, program seperti itu sebenarnya sudah dibangun sejak 2009 melalui Minimun Essensial Force (MEF), tetapi realisasinya belum mencapai 100 persen.

"Jadi yang seharusnya dilakukan Menteri Pertahanan (Menhan) itu mengevaluasi program kemarin, mengapa serapan anggarannya tidak sampai seratus persen," lanjutnya.

Kemudian, A'raf juga mengkritik tindakan Kementerian Pertahanan yang berada di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang menaikkan anggaran sebesar Rp1,7 kuadriliun sebelum membuat produk strategis. Apalagi, rencananya anggaran tersebut akan diperoleh dengan melakukan pinjaman luar negeri.

"Sebelum jadi Menhan, Pak Prabowo sering mengkritik pemerintah yang suka berutang. Namun, setelah jadi menteri, langsung berutang Rp1.700 triliun. Mau ke mana arah politik kebijakan pertahanan kita?"

Anggota koalisi masyarakat sipil tersebut meminta agar Kemenhan tidak menaikkan anggaran hingga ribuan triliun seperti itu.

"Pertahanan memang menjadi problem, tapi kita punya problem lain. Kalau memang anggarannya harus ditambah, paling Rp200-Rp250 triliun sudah cukup, apalagi di tengah situasi pandemi gini," tuturnya.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini