Nanggala-402 Bukan Soal Kurangnya Anggaran, tapi...

Nanggala-402 Bukan Soal Kurangnya Anggaran, tapi... Kredit Foto: Facebook/Pusat Penerangan TNI

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan Al A'raf menilai, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyusun skala prioritas yang salah terkait kebijakan belanja anggaran alutsista. Kemenhan cenderung memilih perawatan alat alutsista dibanding membeli produk baru. Padahal menurutnya, membeli produk baru jauh lebih menguntungkan.

Salah satu contohnya terlihat pada Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang tenggelam beberapa waktu lalu. Banyak yang melihat persoalan Nanggala disebabkan anggaran Kemenhan yang masih belum mencukupi, tetapi A'raf menilai hal itu disebabkan kesalahan skala prioritas anggaran oleh Kemenhan.

Baca Juga: Anggaran Rp1,7 Kuadriliun: 'Pak Prabowo Dulu Kritik Pemerintah, Sekarang Kok Ngutang?'

"Sejak 2007 Nanggala memang dikategorikan sebagai alat alutsista yang tidak layak pakai sehingga pilihannya ada dua: beli baru atau dirawat. Indonesia memilih dirawat, tapi merawatnya tidak tepat," tutur A'raf pada webinar INDEF bertema Kalutnya Rencana Pembelian Alutsista Rp1,7 Kuadriliun, Rabu (9/6/2021).

Seharusnya, perawatan Nanggala-402 dilakukan di Jerman, tetapi kapal selam tersebut justru melakukan perawatan di Korea Selatan. Selain itu, biaya perawatan yang dibutuhkan Nanggala-402 pada 2009-2012 hampir mencapai Rp1 triliun. Perawatan akan menambah masa usia kapal selam bertahan 5-10 tahun.

Padahal, A'raf mengatakan saat itu pemerintah mendapatkan tawaran dari Jerman dan Rusia untuk membeli kapal selam seharga Rp3 triliun. Kapal selam baru bisa bertahan sampai 25 hingga 30 tahun.

"Artinya, kalau saat itu pemerintah lebih memilih alat baru untuk kapal selamnya, sesungguhnya jauh lebih untung ketimbang merawat dengan nilai Rp1 triliun, tapi jangka waktu pendek, sedangkan beli baru senilai Rp3 triliun, tapi jangka waktunya lebih lama," kritiknya.

A'raf menegaskan, basis permasalahan Nanggala-402 bukan melulu masalah anggaran pertahanan yang terbatas.

"Tapi pertanyaan saya ke pemerintah dan DPR, kenapa Anda lebih senang memilih perawatan dan retrofit bukan membeli barang baru? Karena retrofit kan memiliki banyak skandal," tutup A'raf.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini