Muncul PT TMI untuk Urus Alutsista, Apakah Tanda Adanya Kebijakan Koruptif?

Muncul PT TMI untuk Urus Alutsista, Apakah Tanda Adanya Kebijakan Koruptif? Kredit Foto: Checkitout.info

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai kehadiran PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang dikendalikan langsung oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Prabowo Subianto merupakan indikasi terjadinya tindak korupsi.

Dirinya menemukan beberapa informasi mengejutkan pada Surat Kementerian Pertahanan bernomor B/2099/M/XI/2020 tanggal 16 November 2020, termasuk perihal berdirinya perusahaan-perusahaan yang dikendalikan langsung oleh Prabowo.

Baca Juga: Ustad Adi Pendukung Prabowo Banget, Ustad... Gimana Kalau Galang Dana Beli Alutsista Rp1.700 T?

"Ini patut dipertanyakan. Seorang menteri mendirikan perusahaan yang nantinya perusahaan itu ditetapkan oleh Prabowo sebagai pihak yang akan mengurus pengadaan alutsista," ujar Adnan pada webinar INDEF bertajuk Kalutnya Rencana Pembelian Alutsista Rp1,7 Kuadriliun, Rabu (9/6/2021).

Apalagi pada awalnya perusahaan tersebut tidak memiliki kejelasan atas status badan hukumnya, baru belakangan diketahui bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan swasta.

Selain itu, Prabowo menunjuk langsung orang-orang yang terlibat pada kepengurusan PT TMI. Orang yang ditunjuk adalah Glenny H. Kairupan yang merupakan kerabatnya di Partai Gerindra dan mantan Direktur Utama PT PAL Harsutanto yang telah beberapa kali dipanggil Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus indikasi korupsi.

"Melihat isi surat itu dan kemudian kita kaji dari perspektif antikorupsi, bisa dilihat kalau kebijakan itu adalah kebijakan koruptif," tukas Adnan.

Sebelumnya diketahui bahwa Kemenhan menaikkan anggaran alutsista menjadi Rp1,7 kuadriliun atau Rp1700 triliun. Adnan memandang fakt-fakta tersebut sebagai hal yang fantastis karena semua dana itu berasal dari pinjaman luar negeri.

"Nanti kita lihat apakah skema pengadaan dan pembiayaan yang seluruh sumbernya berasal dari pinjaman luar negeri itu menguntungkan Indonesia atau tidak," tuturnya.

 

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini