Target Pertumbuhan Ekonomi 2022 Ditetapkan 5,2-5,8%

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati pertumbuhan ekonomi pada 2022 berkisar antara 5,2% hingga 5,8%. Dalam rapat pengambilan keputusan asumsi dalam Kebijakan Ekonomi  Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2022, kedua lembaga negara juga menyepakati tiga indikator ekonomi lainnya.

Inflasi pada tahun 2022 diperkirakan berada di kisaran 2% hingga 4%. Sedangkan tingkat suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun 6,32-7,27% dan nilai tukar rupiah dikisaran Rp.13.900 hingga Rp15.000 per dolar AS.

Baca Juga: Ekonomi Membaik, GRP Bangkit Dari Rugi Jadi Cuan!

Sementara itu, target pembangunan dari sisi tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5-6,3%. Tingkat kemiskinan yakni 8,5-9%. Gini ratio 0,376-0,378 dan Indeks Pembangunan Manusia 73,41-73,46.

Selain itu, ditetapkan pula indikator pembangunan yaitu nilai tukar petani pada kisaran 103-105 dan nilai tukar nelayan pada kisaran 104-106. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasinya atas kesepakatan yang di raih.

“Kami atas nama pemerintah dan juga dari BI, OJK maupun BPS menyampaikan terima kasih atas pembahasan yang sangat produktif, sangat aktif, sangat konstruktif, tetap kritikal, dan substantif. Kami juga sangat menghargai kualitas dari pembahasan kita dan kita tentu sangat menghargai pengawalan Komisi XI terhadap berbagai policy-policy yang akan dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan Kementerian Keuangan dan dengan seluruh instansi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) memahami sepenuhnya dan akan memaksimalkan seluruh ruang kebijakan dengan tetap memperhatikan adanya dinamika yang cukup tinggi baik di dalam negeri dan luar negeri yang tentu akan memerlukan respon dari semua,

“Kita akan coba untuk terus menavigasi dari pilihan-pilihan kebijakan dan tentu pada akhirnya nanti dalam bentuk RUU APBN 2022 yang akan disampaikan bapak presiden pada Insyaallah Agustus 2021. Semoga dinamika dan pembahasan substantif serta konstruktif akan terus kita jaga di dalam mengawal Indonesia untuk memulihkan ekonominya,” pungkasnya.