Code of Conduct Gak Serta Merta Beresin Masalah Pelik di Laut China Selatan, Kenapa?

Code of Conduct Gak Serta Merta Beresin Masalah Pelik di Laut China Selatan, Kenapa? Kredit Foto: CSIS Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI)

Peneliti senior the Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Evan Laksmana mengatakan Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan (LCS) yang saat ini tengah dibahas ASEAN-Cina bukanlah solusi untuk menyelesaikan sengketa klaim di wilayah perairan internasional tersebut.

“CoC merupakan bagian dari pengelolaan peredaan ketegangan dan bukan solusi atas perselisihan di LCS,” kata Evan saat berpartisipasi dalam diskusi virtual bertajuk “Threat Assessment of PRC South China Sea Policy” yang diinisiasi Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta pada Rabu (9/6/2021).

Baca Juga: Dialog Mendalam Soal LCS, Indonesia Acungkan Tangan Jadi Tuan Rumah karena...

Dia pun mengomentari tentang tenggat waktu pembahasan CoC yang dicanangkan selama tiga tahun. Pencanangan waktu itu disepakati saat ASEAN menghelat konferensi bisnis dan investasi di Singapura pada November 2018.

Evan berpendapat, menghasilkan CoC yang berkualitas lebih baik daripada mengejar atau memenuhi tenggat waktu tertentu.

“Oleh karena itu, menurut saya, sambil menunggu CoC yang lebih berkualitas, kita jangan menaruh harapan hanya pada CoC ini saja,” ujarnya.

Sementara itu profesor strategi dari the U.S Naval War College (NWC)’s China Maritime Studies Institute (CMSI), Andrew Erickson, berpendapat, agar CoC lebih efektif, hal itu harus dapat menghentikan perilaku pembentukan milisi maritim seperti yang dilakukan Cina. Dia menyebut, di antara negara-negara maritim di dunia, hanya Cina dan Vietnam yang memiliki milisi maritim.

“Di antara kedua negara tersebut, Vietnam tidak pernah menerjukan dan mengaktifkan milisi maritim mereka. Dengan kata lain hanya Cina yang mengaktifkan milisi maritimnya,” kata Erickson.

Dia mengungkapkan, ada tiga kekuatan laut atau maritim yang dipergunakan Cina untuk mendukung kebijakannya di LCS. Pertama angkatan laut Cina yang berada di bawah angkatan bersenjata Cina, kedua penjaga pantai yang berada di bawah polisi bersenjata Cina, ketiga kekuatan milisi atau milisi maritime. Milisi maritime berada di bawah kekuatan milisi bersenjata dari pemerintah Cina.

Erickson mengatakan milisi maritim Cina memiliki jumlah kapal cukup banyak serta tim atau unit elite di dalamnya.

“Unit elite inilah yang bertugas dan bertanggung jawab dalam berbagai insiden-insiden di kawasan yang disengketakan (di LCS),” ucapnya.

Faktanya, Kemenkominfo mencatat ada sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi Covid-19 selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini