Pakar HAM Minta Junta Myanmar Buka Mata Lebar-lebar Tengok Kondisi Rakyat Kelaparan

Pakar HAM Minta Junta Myanmar Buka Mata Lebar-lebar Tengok Kondisi Rakyat Kelaparan Kredit Foto: Reuters/Stringer

Pakar hak asasi manusia PBB di Myanmar, Tom Andrews pada Rabu (9/6/2021) memperingatkan bahwa, banyak warga yang kehilangan nyawa karena kelaparan dan penyakit di negara bagian Kayah, di Myanmar timur. Hal ini terjadi ketika pasukan junta melanjutkan tindakan keras yang mematikan di wilayah tersebut.

"Serangan brutal junta tanpa pandang bulu mengancam kehidupan ribuan pria, wanita dan anak-anak di negara bagian Kayah. Kematian massal karena kelaparan dan penyakit terjadi dalam skala yang belum pernah kita lihat sejak kudeta 1 Februari, di negara bagian Kayah," ujar Andrews, dilansir Anadolu Agency, Kamis (10/6/2021).

Baca Juga: Baru Sedikit Digertak ASEAN, Pembelaan Junta Myanmar Makin Gak Masuk Akal

Andrews mengatakan, lebih dari 100 ribu orang terpaksa meninggalkan rumah dan desa mereka untuk menghindari serangan bom dan tembakan artileri oleh pasukan junta di negara bagian Kayah.

Banyak yang terpaksa masuk ke hutan tetangga tanpa makanan, air, dan tempat berlindung. Andrews mendesak semua aktor regional dan LSM untuk mengambil tindakan agar menghindari jumlah kematian warga sipil dalam jumlah besar.

"Telah dilaporkan bahwa pasukan junta menghentikan bantuan untuk menjangkau orang-orang yang putus asa ini dengan memasang blokade militer dan meletakkan ranjau darat di jalan umum," kata Andrews.

Di tengah kekacauan yang berlanjut di Myanmar sejak kudeta militer, junta melancarkan tindakan brutal terhadap warga sipil di berbagai wilayah negara itu. Negara bagian Kayah telah menjadi pusat kekerasan baru-baru ini.

Negara bagian Kayah telah menjadi pusat pertempuran sengit antara militer dan kelompok perlawanan bersenjata regional sejak 21 Mei. Pertempuran meletus ketika tentara melepaskan tembakan di daerah pemukiman Demoso dan menangkap 13 orang.

Militer atau Tatmadaw menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu. Militer menahan Suu Kyi dan para pemimpin lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi. Sejak kudeta Myanmar diwarnai aksi unjuk rasa yang menentang pemerintahan militer. Pasukan keamanan kemudian menindak para demonstran dengan kekuatan mematikan.

Militer mengatakan, tindakan mereka untuk melakukan kudeta adalah sah. Karena militer menduga ada kecurangan dalam pemilihan umum pada November lalu yang dimenangkan oleh Suu Kyi.

Faktanya, Kemenkominfo mencatat ada sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi Covid-19 selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini