Kasus Positif Covid-19 di Jabar Melejit, Langsung Deh Dipelototin DPR

Warta Ekonomi, Bandung -

Perkembangan kasus virus Covid-19 di Jawa Barat menjadi sorotan kalangan DPR RI. Berdasarkan data terakhir, kasus positif Covid-19 pasca lebaran dan libur panjang bertambah menjadi 1.562 orang. Pola pengetatan protokol kesehatan COVID-19 terutama pada penggunaan masker dan menghindari kerumunan dinilai wajib dievaluasi.

Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menjelaskan, Jawa Barat meski sudah termasuk dalam daftar sorotan dalam perkembangan kasus Covid-19, masih bisa ditanggulangi dengan massif. Pasalnya, menurut catatan Presiden Jokowi bahwa tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) yang terdapat di beberapa provinsi di atas 29 persen dan yang masih di atas 50 persen.  Baca Juga: Menteri Jokowi Senggol Pangerannya SBY, Tak Disangka... Macan DPR Langsung Ngamuk-Ngamuk...

Baca Juga: Jabar Siapkan Kamar dan Nakes Atasi Penambahan Kasus RSUD Al Ihsan, Tambah 37 Perawat dan 40 Kamar

"Jawa Barat masih menghadapi tantangan pandemik yang luar biasa," tegas Farhan dalam keterangan resminya, Kamis (10/6/2021).

Menurutnya, vaksinasi vaksin Covid-19 di Jawa Barat perlu dorongan kuat agar mempersempit potensi penularan ke daerah - daerah. Terlebih, pasca lebaran dan libur panjang, kasus Covid-19 di daerah menjadi perhatian. 

"Kondisi ini direspon dengan vaksinasi yang meluas dan cepat, terasa lebih baik daripada provinsi lain, untuk distribusi vaksinasi Covid-19," katanya.

Selain itu, pengetatan untuk mematuhi protokol kesehatan di lapangan terutama menutup celah kerumunan, dinilai masih massif dilakukan di daerah - daerah.

"Ketersediaan kamar bagi penderita Covid-19 di faskes mulai membaik, tidak ada kekurangan kamar disertai testing dan tracing yang meluas. Sosialisasi dan edukasi 5M sudah menunjukan hasil yang baik walaupun ada beberapa yang kurang patuh," ungkapnya.

Sedangkan, jaring pengaman sosial bagi warga kurang mampu yang terdampak masih terjadi di beberapa daerah. "Masih ada masalah dengan distribusi Bansos. Tampaknya masalah data menjadi kendala," imbuhnya.