Bekas Partai yang Dipimpin Netanyahu Janjikan Transisi Politik yang Mulus, Seperti Apa?

Bekas Partai yang Dipimpin Netanyahu Janjikan Transisi Politik yang Mulus, Seperti Apa? Kredit Foto: Reuters/Yonatan Sindel

Partai Likud Benjamin Netanyahu pada Kamis (10/6/2021) mengeluarkan klarifikasi klaim perdana menteri tentang "kecurangan pemilu" di Israel yang menjadi berita utama internasional. Alhasil topik menarik itu menjadi sebuah perbandingan dengan mantan presiden AS Donald Trump.

Dalam utas tweet berbahasa Inggris yang di-retweet oleh perdana menteri, partai tersebut untuk pertama kalinya mengatakan bahwa Netanyahu berkomitmen untuk “transisi kekuasaan yang damai.”

Baca Juga: Pendukung Kristen Kuat Sangat Prihatin Netanyahu Digulingkan: Mohon Kebijaksanaannya!

Namun, kantornya telah menolak untuk menyatakan apakah perdana menteri akan menghadiri upacara serah terima jabatan perdana menteri pada Senin (7/6/2021). Acara itu sekaligus pengarahan transisi dengan perdana menteri yang akan datang Naftali Bennett belum dijadwalkan, dengan pemerintah bersumpah dalam waktu kurang dari tiga hari. jauh.

Bennett akan menjadi perdana menteri setelah dia mencapai kesepakatan koalisi dengan pemimpin oposisi Yair Lapid dari partai Yesh Atid dan berbagai partai yang bersekutu melawan Netanyahu, mulai dari Meretz yang dovish hingga New Hope yang pro-aneksasi dan partai Islam Ra'saya.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Bennett akan menjabat sebagai perdana menteri selama dua tahun sebelum menyerahkan jabatan tersebut kepada Lapid untuk sisa masa jabatannya.

Dikutip dari Times of Israel, pada Minggu (6/6/2021), Netanyahu mengatakan pada pertemuan faksi Likud, “Kami adalah saksi dari kecurangan pemilu terbesar dalam sejarah negara ini dan menurut pendapat saya, sejarah demokrasi.”

Komentar itu dan lainnya diambil oleh CNN, yang menerbitkan segmen pada hari Rabu yang menampilkan cuplikan Netanyahu dan Trump secara berdampingan menggunakan retorika yang hampir identik untuk mengabaikan validitas hasil pemilihan, untuk meremehkan media, untuk membuat klaim mengenai keberadaan dari "negara dalam" dan berjanji untuk melawan pemerintah baru yang dibentuk untuk menggantikan mereka.

Faktanya, Kemenkominfo mencatat ada sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi Covid-19 selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Selanjutnya
Halaman

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini