Cuma Bisa Mengelus Dada! Indonesia Butuh Rp3.461 Triliun Hadapi Perubahan Iklim

Warta Ekonomi, Depok -

Menteri Keuangan Sri Mulyani, menuturkan perlu target yang lebih ambisius dalam menghadapi perubahan iklim atau climate change.

Dalam menghadapi hal tersebut, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan CO2 emission-nya yaitu 29% dengan menggunakan upaya dan resources sendiri; atau dapat menurunkan CO2 emission sebesar 41% apabila mendapatkan dukungan internasional. 

“Untuk meng-address issue Climate Change bukan sebuah upaya yang murah dan gratis. Indonesia sudah menerjemahkan upaya penurunan emisi karbon untuk bisa mencapai komitmen tersebut pada program nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah diantaranya program Prioritas Nasional nomor 6,” kata Sri Mulyani dalam sebuah webinar di Depok, Jawa Barat, Jumat (11/6/2021).

Baca Juga: Hadapi Perubahan Iklim, Sri Mulyani: Perlu Target Lebih Ambisius

Baca Juga: Gegara Perubahan Iklim, Korsel Mulai Lakukan Persiapan Kiamat dengan Cara Ini

Baca Juga: Google Earth Tunjukkan Dampak Jangka Panjang Perubahan Iklim

Lebih lanjut, katanya, Kementerian Keuangan sendiri turut aktif mendukung dan memfasilitasi berbagai program dan kebijakan pemerintah untuk Climate Change, yaitu berinisiatif melakukan budget tagging sejak tahun 2016 hingga sekarang. 

Berdasarkan Second Biennial Report On Climate Change tahun 2018, untuk Indonesia menurunkan CO2 emission-nya menjadi 29% atau 41% dengan dukungan internasional dibutuhkan dana sebanyak Rp 3.461 triliun hingga tahun 2030. 

“Dana ini lebih besar dari pada program pemulihan ekonomi Nasional Indonesia untuk penanganan Covid-19,” kata Sri Mulyani.

Oleh karena itu, lanjutnya, dalam menghadapi Climate Change tidak hanya mengandalkan APBN, harus dilakukan gotong-royong semua pihak, yakni antara pemerintah, swasta, para philanthropist, dan terutama masyarakat seperti melalui manajemen sampah, penggunaan energi, air bersih, dan lainnya.

Ia berharap, selain di pusat, di daerah juga semakin menunjukkan komitmen untuk isu Climate Change. Saat ini, terdapat tujuh daerah provinsi, tiga kabupaten, dan satu kota yang mendapatkan dukungan Kemenkeu melalui berbagai instrumen.

"Enam daerah lagi akan ditambahkan mengikuti program regional climate budget tagging," ungkapnya.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa Kemenkeu mendukung pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan upaya seperti yang dilakukan PT SMI Special Mission Vehicle (SMV) melalui pembentukan SDG Indonesia One.

“Ini merupakan blended finance yang mencoba menarik dana-dana dari berbagai sumber internasional, dalam negeri, public, private, multilateral, maupun philanthropist di dalam ikut membangun berbagai upaya dan program yang berhubungan dengan Climate Change,” tuturnya.