Ogah Ditekan Para Negara Asing, China Lebih Suka Konfrontasi Lewat Undang-Undang Ini

Ogah Ditekan Para Negara Asing, China Lebih Suka Konfrontasi Lewat Undang-Undang Ini Kredit Foto: Asia News

Parlemen China mengesahkan Undang-Undang Menangkal Sanksi Asing untuk melawan hegemoni dan kekuatan politik negara-negara Barat. Langkah ini menegaskan keengganan China mengakuii tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM yang dilontarkan asing.

Undang-undang ini sangat dibutuhkan untuk melindungi kedaulatan, keamanan, dan pembangunan nasional China serta untuk menyesuaikan peraturan di dalam dan luar negeri, demikian anggota Komisi Urusan Legislasi pada Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China (NPC) dikutip media resmi setempat, Jumat.

Baca Juga: Gegara Masukkan China dalam Daftar Lawan Nomor Wahid, Bos Pentagon Susun Strategi Ini

Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Barat dan sejumlah organisasi dianggap mengganggu kebijakan domestik dan luar negeri China dengan menjatuhkan sanksi terhadap individu, organisasi, dan pejabat pemerintah China terkait isu Xinjiang, Tibet, dan Hong Kong.

Anggota Komisi Legislasi itu menekankan bahwa undang-undang yang baru itu bertujuan untuk menangkal, melawan, dan menentang sanksi beberapa negara lain terhadap China.

Prof Huo Zhengxin dari China University of Political Science and Law menganggap undang-undang yang baru itu sejalan dengan undang-undang internasional dan norma dalam menjalin hubungan antarbangsa.

Menurut informasi yang dihimpun ANTARA Beijing, ada tiga kebijakan utama yang tertuang dalam undang-undang baru itu.

Pertama, China bisa menolak permohonan visa bagi warga negara asing, mengenakan larangan masuk warga asing ke negaranya, memberikan status invalid pada visa warga negara asing, dan mendeportasinya. Kedua, menyegel, menyita, dan membekukan barang bergerak dan barang tidak bergerak atau jenis properti lainnya di China.

Terakhir, larangan melakukan transaksi apa pun dengan warga atau organisasi setempat. Baca Juga: China Beri Izin Penggunaan Vaksin Sinovac untuk Balita Hingga Remaja NPC merasa yakin undang-undang tersebut tidak akan berdampak pada program keterbukaan ekonomi China.

Faktanya, Kemenkominfo mencatat ada sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi Covid-19 selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Lihat Sumber Artikel di JPNN Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan JPNN. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab JPNN.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini