Rakyat Dikejar Pajak Sembako dan Sekolah, Misbakhun: Sri Mulyani Lelah Mencintai Negeri Ini

Rakyat Dikejar Pajak Sembako dan Sekolah, Misbakhun: Sri Mulyani Lelah Mencintai Negeri Ini Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) Cs yang hendak membuat pajak sembako dan pajak pendidikan. Ia menilai, Menkeu sudah lelah mencintai negeri ini.

Rencana kebijakan itu juga, menurut Misbakhun telah mencoreng citra pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selama ini dikenal sangat peduli rakyat kecil.

Baca Juga: Satu Tahun Jadi Juru Bicara: Ini Bukan tentang Angka

Politikus Partai Golkar itu menyatakan Sri Mulyani harus bertanggung jawab atas polemik soal Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), yang memuat rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pokok atau sembako dan sektor pendidikan.

"Polemik yang terjadi dan penolakan keras di masyarakat atas rencana Menkeu SMI ini sangat memengaruhi citra Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dikenal sangat pro-rakyat kecil," ujar Misbakhun, dalam keterangan persnya yang diterima pada Minggu 13 Juni 2021.

Mestinya, sektor yang hendak dipajaki yakni bahan pokok, pendidikan, dan kesehatan, tidak boleh dipajaki sebab merupakan amanat konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebagai tujuan negara. 

"Kalau beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN, pengaruhnya pada kualitas pangan rakyat. Rakyat butuh pangan yang bagus agar kualitas kehidupan mereka juga baik," kata Misbakhun.

Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga menentang ide Sri Mulyani, tentang PPN sektor pendidikan. Sebab perlu dipahami, bahwa pendidikan adalah simbol dalam pembangunan karakter generasi bangsa.

"Pendidikan itu menunjukkan kualitas SDM sebuah negara. Kalau pendidikan sampai dijadikan objek pajak dan dikenakan tarif PPN, kualitasnya akan terpengaruh," jelasnya.

RUU KUP yang berisi rencana pengenaan PPN di sektor pendidikan dan pangan justru membuktikan Sri Mulyani gagal membuat kebijakan yang merujuk pada amanat konstitusi.

Ia beralasan, konstitusi mengamanatkan berbagai sektor yang harus dijaga dengan semangat gotong royong. 

"Apakah Bu SMI lelah mencintai negeri ini? Beliau tidak boleh lelah mencintai negara ini dengan cara membuat kebijakan yang terkoneksi pada tujuan kita bernegara di konstitusi," sambung Misbakhun.

Baca Juga: Sorry Nih Puan Maharani! Jokowi Hatinya Lebih ke Ganjar Pranowo, Udah Satu Gerbong...

Baca Juga: Ahli Virologi dan Molekuler Biologi: Semua Vaksin Covid-19 Aman dan Sudah Diuji

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Viva Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Viva. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Viva.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini