Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Dukung Ingatan Puan, IBSW Minta Kepala Daerah Transparan Soal Covid-19

Dukung Ingatan Puan, IBSW Minta Kepala Daerah Transparan Soal Covid-19 Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta

Lanjutnya, ia juga mengapresiasi gerak cepat Puan yang peka merespons kejadian melonjaknya angka penderita Covid-19 di Kudus, dengan cara membagikan secara cuma-cuma 20 ribu dosis vaksin Covid-19 sebagai dorongan untuk diadakannya percepatan vaksinasi Covid-19 di Jawa Tengah. Baca Juga: Nama Ganjar yang Seliweran di Survei Capres, Taktik Puan Naikkan Elektabilitas Dibongkar

“Artinya, Ketua DPR RI tidak hanya bisa mengingatkan, sesuatu yang menjadi tugas beliau sebagai pimpinan lembaga legislative tertinggi, melainkan pula membantu pihak eksekutif di Jawa Tengah untuk sesegera mungkin mencapai tingkat persentasi warga yang divaksinasi, yang akan memungkinkan terbetuknya imunitas kelompok atau herd immunity,” kata Nova. 

Nova memuji Puan yang menurutnya sangat sensitive terhadap persoalan transparansi dalam pelaporan kondisi dan data penderita Covid-19. Pasalnya, telah menjadi rahasia umum, para pemimpin daerah, terutama di tingkat-tingkat pemerintahan terkecil di desa-desa, ditengarai menutup data sebenarnya penderita dan korban Covid untuk menghindari penilaian negatif dari pimpinan pemerintahan di atasnya. Baca Juga: Prabowo-Puan di 2024 Hanya Menunggu Waktu Saja

“Sudah menjadi rahasia umum, di beberapa desa, warga yang meninggal karena Covid dilaporkan meninggal karena sakit yang lain, hanya agar desa tersebut tidak dimasukkan ke dalam zona merah yang menurut mereka mencoreng nama desa tersebut. Tentu saja hal itu salah dan merugikan, bukan hanya untuk desa itu, tetapi secara nasional,” kata Nova. 

Sementara, Nova mengingatkan, data dan kondisi riil tentang Covid di daerah, akan memengaruhi data di tingkat nasional, serta berdampak langsung kepada kebijakan pemerintah pusat.

“Karena itu, sangat benar yang diingatkan Ketua DPR RI Puan Maharani, agar persoalan kondisi dan data ini dilaporkan secara transparan, tak perlu ditutupi agar solusi yang dianggap pemerintah (pusat) pun tepat. Kita tahu, dalam proses pengambilan keputusan ada istilah garbage in, garbage out. Kalau infonya salah, solusi yang diambil pun bisa melenceng.” ujarnya.

Sebagaimana beredar luas di media massa, Ketua DPR RI Puan Maharani belum lama ini meninjau dan melakukan proses percepatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat di Balai Kota Solo.

Di lokasi tersebut, selain dilakukan vaksinasi terhadap 690 orang yang merupakan guru, warga lanjut usia (lansia), difabel, pedagang kaki lima, pelaku pariwisata, pekerja media, dan masyarakat lainnya, Puan memberikan bantuan 20 ribu dosis vaksin untuk tiga kabupaten di Jawa Tengah, yakni Boyolali, Sukoharjo dan Klaten.

Pada kesempatan itulah Puan mengingatkan agar semua kepala daerah harus terbuka terhadap kondisi penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing.  

“Sampaikan masalah secara jujur, jangan sembunyikan kondisi wilayahnya, sehingga kita bisa antisipasi dan mitigasi,” ujar Puan. 

“Prinsip utamanya, kita semua ingin seluruh warga negara dapat divaksin. Jangan sampai ada daerah yang tidak ditangani dengan baik,” ujar Puan lagi.

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: